Puan Soroti Persoalan Kemiskinan Jadi Pemicu Kasus Perdagangan Ginjal WNI ke Kamboja

Senin 24 Jul 2023, 3 : 15 pm
Ketua DPR Puan Maharani memberi keterangan setelah memimpin rapat penutupan Masa Persidangan V DPR RI di Senayan Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. (Sumber: Rilis)

Puan melanjutkan, pihak kepolisian harus berani mengambil langkah tegas terhadap jaringan perdagangan organ.

Ia menegaskan, selain pengusutan tuntas kasus perdagangan organ tubuh, tindakan pencegahan juga penting dilakukan.

“Upaya ini harus dilakukan dengan tegas dan profesional untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam perdagangan organ ilegal dihadapkan pada hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan,” sebut Puan.

Di sisi lain, cucu Bung Karno itu menyoroti laporan Kementerian Sosial yang menyebut masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu kasus perdagangan ginjal tersebut terjadi.

Puan merasa miris rata-rata korban nekat menjual ginjalnya karena masalah ekonomi, termasuk akibat terlilit utang.

“Beberapa orang mungkin tergoda untuk menjadi pendonor ginjal ilegal karena menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Mereka mungkin merasa terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang dan menganggap pendonoran ginjal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang,” ucapnya.

“Fenomena seperti ini sungguh sangat menyedihkan. Negara harus bisa hadir untuk memutus rantai kejahatan yang dipicu akibat masalah ekonomi,” imbuh Puan.

Ditambahkannya, Pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga semua masyarakat dapat hidup sejahtera.

Puan mengimbau Pemerintah semakin memprioritaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia agar faktor ekonomi tidak lagi memicu terjadinya aksi-aksi kejahatan.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Fransiskan, Vespa Lovers dan FRKP Salurkan Bansos Rp 1,2 Miliar

“Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa bantuan saudara-saudari. Uluran kasih

Guru Besar Usakti: Di Daerah Operasional BUMN, Tingkat Kemiskinan Lebih Tinggi

“BUMN dianggap belum berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mereka atau