JAKARTA-Majelis Nasional Forum Alumni HMI-wati (FORHATI) menilai dinamika kehidupan masyarakat terkait Pilpres 2019 mengarah pada terjadinya friksi. Tentu saja , pembiaran tersebut berbahaya bagi pemahaman atas hakekat persatuan Indonesia sebagai ruh integrasi dan integritas nasional. “Akibatnya, proses konsolidasi demokrasi tidak berjalan. Karena terjadi benturan pemahaman tentang hakekat kebangsaan, yang terkesan hendak memisahkan dimensi ke-Indonesiaan dan keIslaman,” kata Koordinator Presidium Forhati, Hanifah Husein dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Padahal, kata Hanifah, sejarah menunjukkan dimensi kebangsaan yang tumbuh sejak 1905 berdasarkan esensi nilai ke-Indonesia-an, ke-Islam-an, dan kebudayaan yang beragam. “Dimensi kebangsaan itulah yang tercermin dalam Pancasila yang menawarkan nilai religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi kerakyatan dan keadilan,” tambahnya.
Lebih jauh kata istri mantan Menteri BPN/ATR, pemerintah belum memusatkan perhatian pada penegakan hukum berkeadilan. Kebijakannya terkesan tebang pilih dalam memperlakukan masyarakat. Bahkan penegak hukum cenderung disibukkan oleh praktik-praktik kasus tertentu, seperti ujaran kebencian. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan daya kritis masyarakat.
Sementara dari aspek sosial, lanjut Hanifah, sepanjang 2018 terjadi pembiaran atas ketimpangan atau disparitas sosial yang terkait dengan melemahnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Salah satunya, ditandai oleh krisis dalam penyelenggaraan jaminan sosial. “Begitupun dengan penyediaan lapangan kerja dan usaha. Ditambah lagi dengan maraknya isu kehadiran tenaga kerja asing.
Forhati juga menyoroti masalah ekonomi. Apalagi berbagai persoalan ekonomi telah menyeret bangsa ini ke dalam silent crisis. Kondisi ekonomi nasional dianggap tidak cukup kuat menghadapi beragam fluktuasi ekonomian global. Sehingga menggoyahkan kekuatan moneter dan berujung pada kondisi perekonomian bangsa secara keseluruhan.
Pemerintah dinilai tak pernah mengemukakan secara terbuka kondisi neraca keuangan negara yang sebenarnya, terutama terkait dengan penanaman modal asing (Foreign Direct Invesment). Begitupun dengan utang luar negeri pemerintah dan utang swasta.
“Berbagai kebijakan terkait pembangunan infrastruktur, belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh rakyat, termasuk dampak kesejahteraannya,” terangnya.
Dilapangan justeru terjadi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat termasuk penurunan daya beli.
Pelemahan rupiah, namun tidak signifikan dengan pengurangan impor, sehingga defisit transaksi berjalan tetap terjadi.
Dalam berbagai hal, kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait langsung dengan layanan publik, cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi. Antara lain tercermin dalam pemberlakuan e-toll, dan perdagangan voucher pra bayar pulsa telekomunikasi seluler, yang mendegradasi prinsip uang kartal dan uang giral dalam sistem pembayaran dalam bertransaksi sebagaimana diisyaratkan konstitusi.
Selaras dengan itu pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait fiskal dan kebijakan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam, nyaris tidak terasakan dampaknya secara langsung kepada masyarakat. Pun, termasuk pengelolaan anggaran belanja negara yang masih bertumpu untuk alokasi penyelenggaraan pemerintahan. “Belum secara proporsional diperuntukkan bagi belanja pembangunan dan pemberdayaan rakyat,” ungkapnya.
Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan dan energi. Rakyat pada umumnya dihadapkan oleh dikotomi meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dengan menurunnya daya beli. Kenaikan harga terjadi sebagai konsekuensi impor bahan pangan dan energi dengan basis dollar. “Padahal seharusnya pengurangan impor bahan pangan harus dilakukan dengan lahan sawah yang banyak dan luas di Indonesia,” pungkasnya. ***
