JAKARTA-Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menilai rencana pemerintah memberikan relaksasi ekspor mineral secara terbatas sangat tepat untuk bisa memompa penerimaan negara dari sektor pajak ekspor pertambangan. Hal ini bisa digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun 2017. “Jadi kita tunda sementara semangat hilirisasi yang ada pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebab ada kepentingan nasional yang lebih mendesak terkait penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan proyek infrastruktur berupa pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol dan airport,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (14/12).
Selama ini kata Arief, program hilirisasi disektor pertambangan terganjal oleh persoalan area pertambangan yang belum memiliki infrastruktur pendukung untuk membangun smelter seperti pasukan Listrik yang cukup untuk membangun smelter. “Dan sangat tidak mungkin kalau pembangunan pendukung di bangun oleh pengusaha pertambangan kecil dan menengah,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Hal ini terbukti dengan data yang dirilis oleh Kementerian ESDM (2015) terkait dengan pembangunan smelter sebagaimana diamanahkan oleh UU Minerba masih jauh dari meyakinkan.
Dari 71 unit smelter yang direncanakan, pembangunan smelter dengan capaian diatas 30 persen baru mencapai 47 unit (66,20%), berikut enam (6) smelter baru yang telah beroperasi. “Perkembangan sejauh ini saja secara jelas memperlihatkan bahwa optimalisasi nilai tambah hasil pertambangan minerba sesungguhya masih jauh panggang dari api,” imbuhnya.
Karena itu tuturnya semua stake holder pertambangan terutama yang sudah membangun smelter harus realistis terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran ekspor mineral mentah (ore) dan dipastikan tidak akan mengganggu pasokan bahan baku ore ke fasilitas pemurnian (smelter) yang sudah beroperasi saat ini.
Sebab saat ini justru banyak bahan baku mentah pertambangan yang berlebihan yang tidak tertampung dan terserap oleh smeltering yang sudah ada selama ini .
Kondisi ini terjadi dipicu oleh belum meratanya smelter yang terbangun didaerah-daerah yang menghasilkan bahan baku mentah pertambangan. Akibatnya banyak usaha pertambangan rakyat dan perusahaan tambang kecil dan menengah serta kontraktor pertambangan mangkrak dan stop operasi. Akibatnya, terjadi PHK besar besaran mencapai ratusan ribu Pekerja disektor pertambangan dalam dua tahun ini. “Juga terjadi kredit macet disektor pinjaman perbankan pada sektor pertambangan akibat banyak alat alat berat pertambangan yang dibeli secara kredit tidak beroperasi dan akhirnya pembayaran kredit bank macet,” ucapnya.
Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengingatkan agar pengusaha tambang yang sudah membangun smelter tidak perlu takut kekurangan pasokan dan harus lebih mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar. Apalagi, banyak Kabupaten Kabupaten yang perekonomian ditopang oleh usaha pertambangan saat ini mengalami kelesuan ekonomi. Dampak lanjutannya, pendapatan masyarakatnya pun menurun. “Pemerintah juga segera saja mengeluarkan kebijakan relaksasi ekport bahan baku ore pertambangan. Jangan terlalu lama lama,” pungkasnya.
