JAKARTA – Munculnya kembali nama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai ‘top player’ di media sosial dilihat dari sisi interaksinya dianggap tidak mengagetkan, terutama bagi warganet.
Praktisi media digital Budi Putra mengatakan bahwa nama Fahri Hamzah dua tahun terakhir makin menjadi pemicu pembicaraan di media yang dihuni banyak generasi millenials.
Lembaga riset Tagih Janji seperti diberitakan pada 14 Januari lalu merilis hasil penelitiannya tentang pejabat politik paling interaktif di Twitter.
Selama paruh terakhir tahun 2017 lalu, Tagih Janji memantau 1.000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia, meski hanya 127 akun saja yang mampu tertangkap dalam ‘radar’ riset.
Hasilnya Ridwan Kamil (Walikota Bandung) ada di peringkat pertama, disusul Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), kemudian Bima Arya (Walikota Bogor), lalu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR) di posisi empat.
Hasil riset Tagih Janji itu mengkonfirmasi hasil riset pada bulan September 2017, dimana lembaga survei Radian (Radar Media Nasional) menempatkan Fahri Hamzah sebagai politisi senayan yang paling berpengaruh di media online dan media sosial.
Selain itu, khusus Twitter, Fahri Hamzah pada awal Desember lalu juga mencatatkan sebagai tokoh nasional paling diperbincangkan nomor 4, berdasarkan riset resmi Twitter.ID.
Kemudian pada akhir Desember 2017, giliran Indonesia Indicator memposisikan Fahri Hamzah sebagai politisi nasional paling vokal di semua platform digital.
Budi Putra yang merupakan analis media digital dan mantan Editor in Chief Yahoo Indonesia mengatakan bahwa karakter atau ‘personality’ sebuah akun media sosial akan menentukan daya pengaruh.
“Akun medsos pejabat publik dan politisi itu tujuannya jelas yakni membangun pengaruh melalui dunia maya. Akun yang mampu bercakap-cakap dengan publik, bukan hanya ‘hit and run’ atau posting lalu pergi tentu akan punya tempat secara emosional bagi publik dan followersnya,” kata Budi mengomentari akun sosmed Fahri Hamzah.
Budi juga menekankan perlunya strategi komunikasi yang baik dalam mengoperasikan media sosial untuk kepentingan politik.
“Perlu strategi, tim yang kuat dan juga perlu waktu cukup untuk membangun kredibilitas akun politisi. Artinya dikelola tidak boleh asal-asalan,” tutup Budi. ***
