JAKARTA-Penunjukan perusahaan milik Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja dipersoalkan.
Keputusan ini bisa menyebabkan kepercayaan publik kepada pemerintah menurun.
Salah satu yang mengeritik keras adalah politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Namun Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta, Syafi Djohan menjelaskan persoalan antara Belva dan penunjukkan Ruangguru sebagai mitra di program Kartu Prakerja merupakan dua hal terpisah.
Karenanya, dia meminta agar persoalan ini harus dilihat dengan jernih agar tidak menimbulkan spekulasi.
Belva mendapat sorotan setelah Ruangguru, platform yang didirikannya, ditunjuk menjadi salah satu platform digital di program Kartu Prakerja melalui unit usaha Skill Academy.
Beberapa pihak menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan tersebut.
“Belva telah memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses penunjukkan Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja. Dari sini, kita diajak untuk berpikir jernih agar tidak menimbulkan spekulasi yang justru menjauhkan persoalan dari keadaan sebenarnya,” kata Syafi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Menurutnya, polemik yang dialamatkan terhadap Belva dalam jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden merupakan bentuk apresiasi publik dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.
Belva telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu pejabat yang tanggap terhadap kritik.
“Belva memperlihatkan kepeduliannya terhadap kritik dan menanggapi semua tudingan secara apa adanya karena dia memang bekerja sesuai aturan. Ini menjadi modal baik bagi Indonesia ke depannya dipimpin oleh kaum millenial saat ini,” kata Syafi.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum & Politik Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta, Teofilus Mian Parluhutan meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Artinya jangan langsung menuduh seolah-olah Stafsus Presiden menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan perusahaannya.
“Kita harusnya bangga ketika anak muda bisa berdaya saing, seperti Ruangguru bisa bertarung melawan korporasi korporasi besar,” jelasnya.
Meski demikian, Teofilus menyarankan agar para Stafsus seperti Belva dan Andi Taufan harus mundur dari jabatannya sebagai CEO perusahaan. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan.
“Mereka bisa mencontoh para pengusaha senior yang menjadi pejabat negara seperti pak Bahlil Lahadalia, Erick Thohir dll yang perusahaannya juga masih mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Tetapi karena mereka sudah mundur dari posisi struktural perusahaan dan perusahaan mereka mengikuti tender sesuai dengan peraturan yang ada, jadi sah-sah saja,” terangnya.
Lebih lanjut, Teofilus menyoroti sejumlah pejabat negara yang perusahaannya mendapatkan proyek bernilai miliaran bahkan triliunan dari pemerintah selama bertahun-tahun.
Namun anehnya, mereka tidak pernah disorot.
“Lalu kenapa perusahaan milik tunas bangsa yang sedang bertumbuh langsung dimatikan. Padahal, mereka ini adalah beberapa generasi muda terbaik Indonesia saat ini. Jadi, jangan langsung dimatikan tunas ini,” pintanya.
Adamas Belva Syah Devara mengaku siap mundur untuk meredam kegaduhan yang timbul.
Namun, Belva menegaskan, ia sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses penunjukan hingga Ruangguru, melalui Skill Academy, terpilih menjadi salah satu digital platform untuk program Kartu Pra Kerja.
“Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tak mau menyalahi aturan apa pun,” ujar Belva melalui akun Twitternya Rabu (15/4).
