JAKARTA-Pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) salah satu tujuannya adalah membangun pola pikir dan jiwa “Merah Putih” anak bangsa.
Namun, masih ada beberapa pasal dalam RUU Kamnas tersebut dinilai setback atau mundur seperti masa otoriterianisme ordebaru, seperti penyadapan, penangkapan, ancaman, pengaturan kegiatan intelegen dan lain-lain.
“RUU Kamnas diperlukan, karena demokrasi harus dikawal dengan payung hukum yang jelas. Hanya saja, ada pasal-pasal karet dan interpretatif yang bisa disalahgunakan, ditafsirkan sesuai kepentingannya,” kata Pengamat keamanan yang juga pengajar Lemhanas UI Johan O. Silalahi bersama Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa dan Adiyaman Amir Saputra di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (8/10).
Apalagi, kata Johan, untuk elite yang sedang berkuasa, itu berbahaya kalau tanpa batasan.
Terbukti Presiden Soekarno tergelincir, dan Soeharto juga tergelincir akibat kekuasaan tidak diatur dengan payung hukum yang jelas.
Pada prinsipnya lanjut Johan, tak masalah TNI berpolitik asal mengedepankan kenegarawanannya, netralitasnya, dan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Dan apakah saat ini TNI sedang mengalami reorientasi atau kehilangan panggung nasional? Tapi, buktinya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden dalam dua priode di era reformasi,” tambahnya.
Yang pasti menurut Agun, RUU Kamnas itu bertujuan untuk menanamkan pola pikir dan jiwa ‘merah putih’ pada setiap anak bangsa di tengah gencarnya liberalisme, materialisme, hedonisme, kapitalisme dan sebagainya yang bisa merongrong NKRI.
Selain itu, apakah negara ini sudah aman?
“Disinilah perlunya fungsi pertahanan dan keamanan negara harus dijaga dengan kedaulatan negara, dan tugas utamanya adalah TNI,” ujar Ketua tim sosialiasi 4 pilar bangsa ini.
Dengan demikian menurut politisi Golkar itu, tidak boleh serta-merta kita menolak RUU Kamnas, bahwa semua harus dibicarakan bersama demi keamanan dan kedaluatan negara.
“Saya sendiri berharap segera setelah ketemu pemerintah, Pansus RUU Kamnas segera rapat untuk membahas langkah selanjutnya. Semua harus dibicarakan harus dibicarakan secara terbuka karena semua untuk kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” tambah politisi Golkar ini.
Yang jelas kata Laksda TNI (Purn) Adiyaman yang juga anggota tim sosialiasi 4 pilar, kalau mau negara ini kuat, maka TNI juga harus kuat.
Di mana TNI itu bukan saja menjaga keamanan dan pertahanan wilayah perbatasan dengan negara lain, tapi juga soal terorisme menjadi tugas TNI.
“Maka TNI harus kuat dan profesionalitas harus ditingkatkan. Sebab, sekarang ini kita prihatin kalau dibanding dengan negara-negara tetangga yang memiliki senjata canggih, sementara kita masih tertinggal dan malah sering jatuh sebelum ditembak musuh. Jadi, alat utama sistem persenjataan (Alusista) TNI harus ditingkatkan,” ujarnya. **eko
