Said mengaku, kemampuan APBN untuk membiayai pemindahan ibu kota Negara ini sangat terbatas.
Karena itu, keterlibatan investor dan BUMN guna mendanai perpindahan ibu kota ini sangat diperlukan.
“Saya kira, komposisi yang ideal dari segi pendanaan dengan prosentasi 30%: 70%,” terangnya.
Pemerintah jelas Said bisa menyiapkan anggaran lewat instrumen APBN 30% dan sisanya sekitar 70% bersumber dari swasta dan BUMN.
Dalam nota RAPBN 2020 jelasnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran permulaan untuk pembangunan ibu kota.
“Maka saya berharap sekali lagi agar pemerintah segera mengajukan RUU pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian target presiden bahwa pada tahun 2024 terjadi perpindahan ibu kota Negara akan terlaksana tepat waktu,” jelasnya.
