Selesaikan Masalah Defisit, Pemerintah Akan Lakukan Transformasi Ekonomi

Presiden Jokowi menyaksikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memotong tumpeng saat Pembukaan Rakernas dan HUT ke-47 PDIP, di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1)

JAKARTA-Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah guna menekaan angka defisit transaksi berjalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Salah satunya, dengan melakukan transformasi ekonomi.

“Dari ekonomi kita yang sudah bertahun-tahun berbasis pada komoditas, pada bahan-bahan mentah, yang kita ekspor selalu bahan-bahan mentah, raw material, ke depan kita ingin semuanya kita olah minimal setengah jadi atau barang jadi melalui yang namanya hilirisasi industri,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Hall B, Jakarta International Expo, Jakarta, Jumat (10/1).

Presiden memberikan contoh CPO (crude palm oil) atau minyak kelapa sawit. Indonesia sekarang ini memiliki 13 juta hektare kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksinya kurang lebih 46 juta ton per tahun.

“Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita ubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan, karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar.” ungkap Presiden.

Baca :  Hadapi Resesi, Said Abdullah: Gelorakan Semangat Gotong Royong Bung Karno

Presiden tidak mempersoalkan jika Uni Eropa yang memunculkan isu tidak ramah lingkungan tidak membeli CPO, karena sekarang Indonesia telah menjadikan CPO tersebut menjadi B20 (Biodiesel 20) dan B30.

“Coba bayangkan dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih Rp110 triliun per tahun, dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya enggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari Rp200 triliun,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, ia tidak bisa membayangkan kalau nanti masuk B100 maka Indonesia tidak akan mengimpor minyak lagi.

Demikian juga dengan nikel ore yang selama ini selalu diekspor sebagai bahan mentah.

Menurut Presiden, sejak Januari lalu ekspor nikel ore telah dihentikan karena strategi besar Indonesia ke depan ingin menjadikan nikel menjadi baterai litium, yang dipakai untuk mobil listrik.

Baca :  DPR: Genjot PNBP Agar Kurangi Beban Shortfall

Diakui Presiden, transformasi ekonomi tersebut memang berat dan sulit. Tetapi ia menegaskan, kalau negara tidak memiliki strategi ekonomi dan strategi bisnis besar dalam rangka merancang sebuah pembangunan jangka panjang, maka Indonesia akan terus menjadi eksportir bahan mentah.

“Inilah juga riset yang terus kita lakukan agar nanti yang namanya lithium battery kita harapkan dalam 2-3 tahun ke depan ini akan ketemu. Yang harganya memiliki tingkat keekonomian yang bisa diterima oleh pasar,” jelas Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah juga merencanakan untuk menghentikan ekspor bahan mentah untuk komoditas lain, seperti bauksit, timah, batu bara, bahkan kopra.

“Ingat kopra, minyak kelapa itu bisa dijadikan avtur. Ini sudah hampir ketemu. Kalau ini ketemu lagi artinya sudah, semua pesawat akan kita ganti dengan minyak dari kelapa yang dihasilkan oleh rakyat kita Indonesia,” ujar Presiden.

Intinya, lanjut Presiden, seperti yang dikatakan Bung Karno dalam Trisakti, Indonesia harus berdikari di bidang ekonomi sehingga tidak mudah ditekan oleh siapa pun dan Indonesia juga akan mandiri dan berdaulat dalam politik.

Baca :  Transformasi Energi Bersih, Pemerintah Jamin Kualitas B30

“Itulah yang diajarkan Bung Karno, Trisakti: ‘berdaulat dalam bidang politik’, ‘berdikari di bidang ekonomi’, dan ‘berkepribadian dalam berkebudayaan’,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, dan Try Sutrisno, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.