Beliau juga menyinggung soal hubungan antara pemerintah dan umat Islam yang terganggu dengan munculnya praktik kriminalisasi terhadap ulama dan hendaknya memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas.
Di media sosial juga menggelinding soal agama yang dianut calon Kapolri yang non-muslim dinilai sebagai penghalang sebagai Kapolri.
Pernyataan diatas agak susah saya definisikan soal calon Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat luas karena pemilihan Kapolri menjadi otoritas Presiden tanpa harus menimbang diterima luas oleh masyarakat dalam bentuk kuantitatif jumlah luasan atau besaran pemilihnya (election by popular vote).
Terlebih jika penolakan sebagai calon Kapolri didasarkan pada urusan beda agama dengan agama mayoritas tentu sangat bertentangan dengan konstitusi negara.
Konstitusi meletakkan semua warga negara dengan keyakinan agama apapun berhak menjadi calon kapolri sepanjang berstatus perwira tinggi.
Kadang kita tidak adil pada diri sendiri, mengakui konstitusi UUDN RI 1945 dalam bernegara tapi disisi lain mengingkarinya dalam pengangkatan pejabat negara termasuk pengangkatan calon kapolri.
James F. Albrecht (2017) menulis buku berjudul Police Brutality, Misconduct, and Corruption yang mengurai tuntas bentuk-bentuk penyimpangan kepolisian dalam praktik sehari-hari dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya ditengah masyarakat.
Praktik penyimpangan polisi yang banyak dilakukan yakni perbuatan korupsi, kriminalisasi, penggunaan kekuatan berlebihan, penyalagunaan wewenang dan pelanggaran hukum.
Albrecht melakukan penelitian dibanyak negara seperti China, Rusia, Jerman, Austria, Swedia, Turki, Kanada, Dubai, Kosovo, Inggris, di seluruh Amerika Serikat dan lain-lain.
Ia mengawali bukunya dengan mengutip Injil Matius 5: 9: Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Ia ingin menunjukkan bahwa Kepolisian pembawa damai dalam kerangka teologi Kristiani sehingga jauh dari penyimpangan seperti yang dipaparkannya apalagi polisi menjadi sumber konflik.
Ucapan Syalom atau shalom (damai) sinonim dengan “salam” dalam Islam yang berarti kedamaian atau keselamatan yang sering diungkapkan sebelum memulai pembicaraan atau sapaan harian dalam perjumpaan antar individu.
Saling mendoakan agar semua individu dan masyarakat hidup dalam kedamaian dan keselamatan.
Salam dalam Islam merupakan pengejewantahan dari sifat-sifat Tuhan dalam asmaul husna yang diharapkan ada pada diri semua umat Islam demikian pula dalam ajaran Kristen (Yohannes 14: 27) bahwa “Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Artinya sebagai calon Kapolri, Komjen Sigit dengan pemahaman dan pengamalan agama yang diimaninya akan lebih membawa rasa damai dalam mengemban tugas sebagai pemimpin di lembaga kepolisian tidak semata-mata kewajiban konstitusi dan undang-undang namun lebih dari itu sebagai anak-anak Allah dan manifestasi Kristus di bumi terutama dilembaga kepolisian.
Saya menyakini agama merupakan sumber ajaran moral dan etika tertinggi, semakin mempelajari kitab dengan iman yang diyakini akan menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan dalam kepemimpinan lembaga dapat diimplementasikan serta jauh dari sifat dan perbuatan tercela.
Demikian pula dalam ajaran Hindu dikenal catur upaya sandhi dan asta brata dan dalam ajaran Budha dengan dasa raja dharma.
Kesemuanya merupakan panduan moral dalam agama-agama bagaimana menjadi pemimpin yang baik.
Dalam pemaparan visi misi hari ini, terang disampaikan akan membangun sinergi dengan tokoh-tokoh agama antara ulama dan umara, moderasi agama dalam menangkal paham intoleransi dan ekstrimisme dalam semua agama. Frasa “jihad” misalnya dalam Islam tidak selalu bermakna perang dan bunuh-bunuhan tapi lebih banyak dimaknai sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh.
Belajar dengan giat bagi mahasiswa juga jihad, menjadi kapolri dengan mewujudkan polisi presisi juga jihad dan Komjen Sigit akan berjihad mewujudkan cita tersebut.
Tantangan Didepan Mata
Sebagai Kapolri dengan masa jabatan yang cukup lama barangkali sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi bahkan sesudahnya memiliki waktu panjang mewujudkan visi misi transformasi menuju polisi yang presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) sebagai konsep yang ingin diwujudkan.
