JAKARTA – Presiden Jokowi berpotensi dimakzulkan karena praktik politik nepotisme yang dijalaninya dengan mendorong putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (Cawapres) untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Indonesia saat ini memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk memakzulkan Presiden Jokowi dari kekuasaannya sebagaimana terjadi di negara-negara Amerika Latin.
Hal itu diungkapkan Pendiri Polmark Research Center, Eep Saefulloh Fatah, ketika menjadi tamu dalam Podcast milik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Diskusi keduanya diunggah di channel Youtube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 26 Oktober 2023. Sejak ditayangkan hingga berita ini dibuat, Jumat 27 OKtober 2023 sore, konten tersebut sudah ditonton 1,1 juta juta kali.
Eep Saefulloh Fatah menilai, ada empat prasyarat seorang presiden bisa diturunkan dari jabatannya.
Pertama yaitu ada pelanggaran serius yang dilakukan. Eep menilai, nepotisme yang dilakukan Jokowi dengan memakai Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres adalah sebuah pelanggaran serius.
Persoalan di MK yang memutus perkara uji materi untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka juga menjadi masalah yang tidak kalah seriusnya dan harus dibayar mahal Jokowi.
Faktor kedua yang bisa membuat Jokowi bisa lengser lebih cepat adalah kegagalan kebijakannya. Meskipun banyak orang yang diam saja tentang berbagai kebijakannya, tetapi sesungguhnya banyak yang tidak puas dengan berbagai kebijakan yang dilakukan.
Apalagi, pada periode kedua kekuasaannya, Presiden Jokowi lebih cenderung memainkan politik injak kaki.
Menurut Eep, Jokowi senang kabinetnya semakin kotor karena dengan begitu dia bisa mengendalikan banyak orang, termasuk para ketua umum partai politik yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Ketiga, kata Eep, yang tidak diperhitungkan Jokowi adalah kemarahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena sikap Jokowi terhadap partai banteng moncong putih yang telah membesarkan namanya.
Bila PDI Perjuangan mengambil posisi menentang Jokowi di parlemen dan mengajukan mosi tidak percaya bahwa Jokowi bisa hancur.
Apalagi kalau sikap PDI Perjuangan itu didukung oleh sekutunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Koalisi Perubahan dan Persatuan yang terdiri dari PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Bila kekuatan di parlemen ini bersatu maka Jokowi bisa pensiun lebih cepat.
Sementara faktor keempat adalah kemarahan massa rakyat karena Jokowi mulai melupakan akarnya.
Jokowi, kata Eep, besar dari populisme yang diterima dan dibesar oleh demokrasi. Ini yang membuat dia terima dengan sangat luas oleh masyarakat dan demokrasi itu sendiri.
Namun ketika dia mulai melupakan akarnya maka lama kelaan akar itu akan keropos dan pohon kekuasaan yang dibangun Jokowi bisa tumbang kapan saja.
Menurut Eep, Jokowi harus betul-betul memperhatikan hal-hal ini bila tidak ingin jatuh lebih cepat.
Lebih dari itu, Jokowi harus bisa segera berbenah untuk memperbaiki kondisi yang tengah terjadi saat ini. Sebab Eep, dan juga masyarakat lainnya, tidak ingin presidennya dipermalukan dan negara menjadi hancur. ***
