Serikat Pertamina Tolak Ahok, Sarat Agenda Terselubung

Thursday 21 Nov 2019, 3 : 45 pm
by
Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing

Bila disimak sedikit serius saja, penilaian pimpinan serikat pekerja Pertamina ini, selain sangat dangkal karena tidak disertai fakta, data dan bukti yang kuat serta valid, juga hanya melihat dari satu sisi serta sarat subyektivitas dari pimpinan serikat pekerja tersebut.

Oleh karena itu, banyak kalangan mempertanyakan dan ingin tahu apa hakekat agenda di balik penolakan Ahok yang disampaikan pimpinan serikat pekerja Pertamina tersebut, sehingga perpotensi memunculkan kemungkinan spekulasi persepsi publik bahwa kalau dia benar kenapa harus mengeluarkan pernyataan penolakan. Jangan-jangan ada “bau tak sedap” selama ini ada di sana.

Selain itu, penolakan ini juga sangat-sangat tidak tegas. Maukah pimpinan serikat pekerja tersebut menyatakan, bila Ahok menjadi salah satu pimpinan Pertamina, kami yang bergabung dalam serikat pekerja menyatakan mundur sebagai pegawai (pekerja) dan bersedia kekayaan kami diaudit secara independen dan ketaatan membayar pajak.

Kalau mau lebih tegas lagi, ketika mereka mundur dari Pertamina karena Ahok masuk, pimpinan serikat pekerja harusnya juga menyatakan mereka akan mendirikan komunitas perduli Pertamina untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ahok, untuk melakukan buka-bukaan penanganan Pertamina masa lalu dan pengelolaan Pertamina ke depan.

Jadi, kalau hanya sekedar menolak karena karakter Ahok, tanpa berani bersikap tegas terhadap masalah-masalah lain yang terjadi di Pertamina selama ini serta tidak bersedia mundur dari Pertamina bila Ahok masuk, menurut saya, sarat agenda terselubung.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner di Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Demi Investasi Rp1000 Triliun, IPSN Minta FDI Digenjot Habis

JAKARTA-Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada 2020 yakni 5,3%

Kepala Daerah Minta Jatah Saham Inalum

JAKARTA-Para kepala daerah di Sumatera  Utara meminta jatah saham sebesar