JAKARTA-Ketua Umum Rembuk Nasional Aktivis (RNA) 98, Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) mendukung penuh tindakan tegas terukur aparat Kepolisian menembak mati enam orang yang melakukan pengawalan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab, pada Senin (7/12).
Apalagi, penembakan dilakukan setelah polisi diserang laskar khusus FPI tersebut.
“Stigma yang dimunculkan saat ini seolah-olah aparat bertindak di luar kewenangannya, secara terus menerus dan dari berbagai pihak. Padahal, polisi memiliki SOP dalam melakukan penembakan. Sekarang kita balik, bagaimana kalau mereka (pendukung FPI) yang menembak duluan ? Apa kita mesti menunggu hal itu terjadi dulu baru yakin mereka bawa senjata,” kata Sayed di Jakarta, Kamis (14/12).
Sayed memastikan, aparat Kepolisian tidak gegabah melakukan tindakan tegas terhadap para pentolan FPI tersebut.
Sebab, setiap tindakan yang ditempuh Polisi berpegang teguh pada SOPnya, termasuk saat melakukan penembakan.
“Terutama ketika ada pihak yang membawa senjata, hal tersebut tentu saja tidak hanya membahayakan pihak kepolisian, tapi juga masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, tindakan tegas Kepolisian tentu mempertimbangkan aspek HAM. Bahkan, aspek HAM ini diutamakan.
Namun bukan berarti membiarkan preman yang memakai jubah keyakinan tertentu, berkeliaran ptantang ptenteng.
“Saya kira, ini harus kita lawan bersama,” tegasnya.
“Saya juga minta kepada oknum yang cerdas-cerdas di negeri ini, agar STOP melakukan pembohongan rekayasa dan analisa yang ngawur terhadap peristiwa Tol Cikampek tersebut, yang kemudian bisa memunculkan opini dan narasi yang menyudutkan pihak kepolisian dan Presiden,” jelasnya.
Sayed lalu membuka kembali memori saat penyambutan HRS di bandara beberapa waktu lalu, yang sangat mengganggu fasilitas umum dan kepentingan orang banyak.
Saat itu, tidak ada tindakan dari aparat untuk menertibkan.
“Lalu narasi yang dikembangkan, Negara lamban dan dianggap membiarkan. Lalu saat Negara dalam konteks ini Polisi sebagai fungsi penertiban mengambil tindakan, lagi lagi dianggap salah, dianggap melanggar HAM. Saya melihat ada skenario dan narasi yang sedang di mainkan untuk membuat Negara tidak berdaya dan lemah sehingga jadi alasan untuk kudeta dan mendirikan Negara yang Anti pada Pancasila,” ujarnya.
SJR demikian tokoh ini disapa berharap, agar masyarakat lebih cermat menilai kondisi yang terjadi sebenarnya serta tidak menelan mentah-mentah skenario yang diciptakan, terutama untuk menyudutkan pihak kepolisian.
Karena terlalu kasar dan bodohlah jika peristiwa tol Cikampek itu merupakan tindakan yang sengaja dan represif.
“Apalagi Negara yang di kelola oleh pemerintah yang sah secara konstitusional , Polisi maupun TNI yang memang sudah tugas utamanya memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat,” pungkasnya.
