JAKARTA-Transparancy International Indonesia (TII) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat tindak pidana korupsi di suatu negara. Di tahun 2014 ini, skor Indonesia mengalami kenaikan. “Skor CPI Indonesia tahun 2014 adalah 34 atau naik dua digit dari skor tahun 2013 dengan besaran 32,” kata Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (3/12).
Dadang menuturkan, kenaikan skor itu patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil dan pebisnis dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun menurutnya, skor tersebut juga tak luput mendapatkan catatan penting.
“Selama ini kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Masih kata Dadang, bagi Indonesia tahun 2014 ini adalah tahun politik dimana gelaran pesta demokrasi terbesar tiap lima tahunan digelar. Survey persepsi masyarakat terhadap intergrasi pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013 menghasilan 71 persen responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu masih menjadi hal lumrah.
Bahkan 92 persen menyatakan pemimpin dan politisi yang melakukan korupsi juga merupakan hal yang lumrah terjadi.
Informasi lain seperti Global Corruption Barometer 2013 yang dikeluarkan Transparancy International mengafirmasi dengan menyebut parpol dan parlemen sebagai salah satu institusi demokrasi yang sarat dengan korupsi. “Artinya problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi dan akses kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Transparency International, José Ugaz, mengatakan korupsi merupakan masalah terbesar bagi semua negara. Karena itu, masyarakat dunia wajib bertindak bersama-sama untuk menghentikan korupsi agar kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata bagi semua warga dunia.
Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi.
Di tahun 2014 ini, secara global terdapat lima (5) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Swiss (86). Sedangkan lima (5) negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12), dan Sudan Selatan (15).
Skor yang turun tajam dalam CPI 2014 ini dialami oleh China (dengan skor 36), Turki (45) dan Angola (19). Dimana ketiga negara ini mengalami skor turun yang sangat tajam, sekitar 4-5 poin (dalam skala 100). Meskipun diketahui bahwa China dan Turki mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 4% dalam kurun waktu empat tahun terakhir. “CPI 2014 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dirusak oleh korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi,” katanya
