Oleh karenanya, Ridwan meminta MK untuk menolak permohonan para Pemohon yang mempersoalkan tentang batas usia Capres-Cawapres.
Alasannya:
Pertama, isu batas usia Capres-Cawapres bukan merupakan isu konstitusional.
Kedua, MK secara konsisten, dibeberapa putusannya telah menyatakan bahwa persoalan batas usia bukan menjadi kewenangan UUD 45, tetapi kewenangan pembuat UU untuk menentukannya.
Dengan demikian, tidak ada urgensi ataupun keadaan yang memaksa untuk dilakukan perubahan batas usia Capres-Cawapres dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.
“Maka serahkan saja hal itu, jika menjadi kebutuhan ataupun kepentingan bangsa dan negara, ke dalam proses politik di DPR,” pungkasnya.
