Suhadi mengingatkan Hakim itu berada dilembaga Yudikatif, mempunyai tugas menerima perkara, memeriksa (alat bukti, saksi, ahli) dan mengadili permohonan. Sehingga tidak bisa dijadikan sama seperti lembaga penyidikan yang dapat mencari alat bukti.
“Para Advokat sudah tahu dan ada alat bukti yang akan disajikan dalam pembuktian, bukan nanti dan atau lain kali, tetapi sifatnya seketika. Jadi semua harus sudah tersedia, kapan dan dimanapun dibutuhkan. Apalagi sidang MK yang sangat dibatasi waktunya hanya hitungan minggu, atau selambat lambatnya tanggal 28 Juni 2019 harus sudah diputus oleh Mahkamah,” ujarnya.
Lebih lanjut Suhadi mengatakan para pengacara paslon 02 yang selalu berapi api dalam memberi keterangan baik didalam sidang maupun di hadapan media, seperti memberi harapan palsu atau Asal Bapak Senang (ABS) saja.
Harusnya secara etika, jika tidak ada bukti yang mumpuni, Prabowo-Sandi harus diberi tahu. Sebab hakikatnya Advokat itu harus memberi advice kepada klien seterang-terangnya sekalipun itu pahit. Hal ini penting, agar klien tahu bahwa perkara ini lemah dan berpotensi kalah di MK.
Sehingga dengan begitu klien berpikir apakah perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak untuk di bawa ke MK.
“Tidak ada kata terlambat bagi para Advokat dari kubu 02, seorang patriot, masih tersedia waktunya untuk mengungkapkan kebenaran dihadapan MK dan Publik. Bahwa, permohonan ini tidak didukung dengan alat bukti yang memadai dan siap dengan segala putusan yang diambil MK. Ingat Motto Advokat, Fiat Justitia Ruat Coelum, artinya “hendaklah keadilan ditegakan, sekalipun langit akan runtuh,” terangnya.
Sebab kedepan masih banyak yang harus dikerjakan dan rakyat perlunya sikap kondusif dalam membangun persatuan serta kesatuan bangsa. Apalagi dari hasil survei SMRC, masyarakat sebanyak 55 % percaya pemilu Pilpres jurdil dan hanya 5 % pemilu pilpres tidak adil.
“Jadi temuan ini juga harus jadi panduan buat semua element masyarakat,” pungkasnya.
