JAKARTA-Pernyataan Prabowo Subianto akan mundur dari posisinya sebagai Capres 2019, pertanda bahwa mantan Danjen Kopasus itu sedang mengalami krisis kepercayaan diri dan para pendukungnya yang kian merosot jumlahnya.
Timbulnya krisis kepercayaan terhadap diri sendiri lantaran semakin meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap Capres No urut 02, Partai Politik dalam Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi maupun terhadap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang.
Apalagi, publik menilai Prabowo-Sandi sering memproduksi Berita Hoax untuk dijadikan menu kampanye dalam Pilpres 2019.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai sikap Prabowo mengancam akan mundur dari pencaprapresannya ini signyal kuat bahwa mantan menantu Soeharto ini sedang mengalami disorientasi dan keluar dari komitmen politiknya untuk mewujudkan pemilu jujur, adil dan bermartabat.
“Jika saja pernyataan mundur dari capres hanya karena ketidakpercayan Prabowo kepada KPU atau Pemerintah maka Prabowo seharusnya melakukan upaya hukum dengan menggunakan seluruh sarana dan upaya hukum yang tersedia, guna melakukan koreksi terhadap temuan atau dugaan adanya pelanggaran, bukan dengan cara memgancam akan mundur karena mundur itu sendiri adalah kejahatan dalam pemilu,” ujarnya.
Mengapa, karena pilihan mundur dari posisi sebagai Capres mengandung konsekuensi sebagai kejahatan atau tindak pidana dalam pemilu yang diancam dengan pidana penjara dan denda miliaran rupiah.
Petrus menyayangkan sikap Prabowo ini. Pernyataan mundur dari posisi sebagai Capres 2019, adalah bentuk atau modus baru Subianto mempraktekan gaya kampanye dengan mencoba melakukan teror psikologis terhadap seluruh rakyat Indonesia, setidak-tidaknya terhadap pemilih yang jumlahnya ratusan juta di seluruh Indonesia dan luar negeri.
“Ini adalah kejahatan atau tindak pidana dalam pemilu demi merusak demokrasi dan menggangu hak pilih rakyat secara Inkonstitusional,” ucapnya.
Karena itu Bawaslu haru segera melakukan sebuah penyelidikan untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan Prabowo, Partai Politk Pendukungnya dan Badan Pemenangan Nasional/BPN selaku penanggung jawab kampanye Prabowo-Sandi.
“Bareskrim Polri dan PUSPOM TNI harus menyelidiki data isian formulir untuk SKCK Prabowo, apakah telah diisi secara jujur atau tidak, apakah status penyidikan dahulu dalakukan oleh PUSPOM TNI terhadap dugaan penculikan dan penghilangan kemerdekaan para aktivis mahasiswa yang diduga dilakukan oleh Prabowo sudah di SP3 ataukah perkaranya hanya sekedar dibekukan secara pokitik, apakah pemberhentian Prabowo dari keanggotaannya di TNI sebagai kompensasi dari pembekuan sementara kasusnya oleh PUSPOM TNI, ini semua harus diperjelas agar publik tidak memilih kucing dalam karung,” tandasnya.
Menurutnya, semua persoalan menyangkut masa lalu Prabowo yang sudah menjadi pengetahuan publik pada masa lalu, harus dibuka kembali. Hal ini penting agar publik tidak melupakan rekam jejak buruk Prabowo.
“Termasuk apakah Prabowo masuk di dalam kriteria kroni Soeharto menurut TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tertanggal 13 November 1998, Tentang Penyenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN yang saat ini sedang menjadi pergunjingan publik termasuk yang disoal oleh Prabowo sendiri tentang perilaku elit masa lalu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menyampaikan, Prabowo akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.
“Karena memang ini sudah luar biasa. Masak orang gila suruh nyoblos. Tuhan saja tidak memberi tanggung jawab kepada orang gila. Masak kami memberi tanggung jawab nyoblos,” imbuhnya
