JAKARTA-Fraksi Partai Gerindra di DPR memutuskan untuk keluar dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sikap partai besutan Prabowo Subianto ini menyebabkan beberapa partai politik besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar dipermalukan, karena terperangkap dalam jebakan politik yang sengaja dipasang oleh kelompok tertentu untuk membagun citra positif Partai Gerindra atau kelompknya di tengah kepercayaan publik terhadap beberapa elit partai politik tertentu megalami kemerosotan yang tajam.
“Jika skenario yang terjadi dimana PAN disebut-sebut akan mundur juga dari keberadaannya dalam Pansus Hak Angket maka tamatlah riwayat Pansus Hak Angket ini,”ujar Anggota Non Litigasi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Mario Pranda di Jakarta, Rabu (27/7).
Menurutnya, nasib Pansus Hak Angket semakin tidak menentu menyusul sikap Partai Golkar yang kemungkinan besar mundur.
Bahkan Partai Beringin ini dengan strateginya akan tampil sebagai penyelamat KPK dengan menyatakan Pansus Hak Angket KPK bubar.
“Golkar bak pahlawan mendukung KPK termasuk mendukung proses hukum terhadap Setya Novanto dkk,” urainya.
Dengan demikian tegas Mario, PDI Perjuangan diprediksi akan ditinggal sendirian sebagai partai politik besar yang tidak berdaya karena ditelikung Golkar.
Padahal politik menyalib ditikungan yang dilakukan oleh Golkar selama ini terhadap PDI Perjuangan sebetulnya sudah sering kali yang menjadikan partai moncong putih ini sebagai korban ketinggalan kereta.
“Namun lagi-lagi, PDI Perjuangan seolah olah tidak cerdas dalam membaca pola arah dan politik Golkar yang lincah, cerdik dan elegan dalam irama politik manapun,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mario menjelaskan, sebagai salah satu kekuatan politik papan atas di DPR, keputusan Partai Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket patut diapresiasi.
Namun Partai Gerindra sebaiknya tidak boleh hanya sekedar menyatakan mundur, akan tetapi harus terus menerus mendorong partai politik lainnya untuk mengambil langkah politik yang sama yaitu mundur dari Pansus Hak Angket KPK.
Selain itu, Partai Gerindra juga harus mendorong membubarkan Pansus Hak Angket KPK, baik karena alasan proses pembentukannya tidak sah maupun obyek sasarannya tidak sesuai dengan kriteria lembaga yang boleh diangketkan sebagaimana dimaksud oleh UU.
Mario mengatakan, ada dua pesan penting dibalik peristiwa Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket.
Pertama, pembentukan Pansus Hak Angket KPK menyalahi prosedur. Kedua, Pansus Hak Angket KPK bermaksud memperlemah KPK.
“Meskipun Partai Gerindra berada di luar Pemerintahan, namun rasionalitas dalam bertindak sehubungan dengan keberadaannya di dalam Pansus Hak Angket KPK patut kita apresiasi,” imbuhnya.
“Rasionalitas kader Partai Gerindra dalam mengambil sikap politik di saat nafsu politik yang emosional masyoritas kekuatan riil Partai Politik di DPR ingin membonsai KPK, patut kita apresiasi, meskipun sikap itu belum mampu menarik Parpol lain mengambil langkah politik yang sama,” pungkasnya.
