JAKARTA-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait rencana pembelian helikopter kepresidenan.
Kalau pun harus baru kenapa tidak mengunakan produksi dalam negeri.
“Usulan Pak JK tepat sekali, agar tidak membeli helikopter baru untuk kepresidenan, karena kurang bermanfaat. Apalagi, helikopter yang yang akan dibeli yang sebelumnya pesanan India yang dibatalkan,” kata Zulkifli Hasan, sebelum menjamu delegasi Parlemen Georgia di Hotel Mulia, Jakarta, semalam.
Menurut Zulkifli, Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara sehingga keselamatannya dimanapun harus dijamin.
Jika ada anggaran, untuk membeli helikopter kepresidenan, lebih baik memesan helikopter produksi dalam negeri produksi PT Dirgantara Indonesia, yang sistem keamanannya bisa didesain khusus untuk kepresidenan.
Kemungkinan lainnya, anggarannya lebih baik dibelanjakan untuk kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Ini lebih sesuai dengan Nawacita dari pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum DPP PAN tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan helikopter khusus untuk kepresidenan yang digunakan saat ini, kondisinya masih baik, sehingga belum perlu membeli helikopter baru.
“Helikopter yang biasa dipakai Pak Jokowi atau saya pakai, jenis Super Puma, kondisinya masih sangat bagus dan baru,” kata Jusuf Kalla, di Jakarta, Jumat (27/11).
Sebelumnya, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan TNI AU berencana membeli tiga helikopter untuk very very important person (VVIP) sesuai rencana strategis TNI AU periode 2015-2019.
Heli yang bakal dibeli TNI AU adalah jenis Agusta Westland atau AW101, produksi Inggris dan Italia.
“Jika anggarannya mencukupi, helikopter bakal dipasang antipeluru, antijamming, antirudal dan lainnya,” kata KSAU.
Rencana pengadaan helikopter oleh TNI ini menjadi kontroversi karena PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi helikopter dengan spesikasi serupa.
Bahkan, sejumlah kepala negara tercatat menggunakan helikopter VVIP produksi PT Dirgantara Indonesia itu. **aec
