Partisipasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Masih Rendah

63

JAKARTA- Open Budget Index (OBI) 2012 yang dilansir International Budget Partnership di awal 2013 menunjukkan indeks transparansi anggaran pemerintah Indonesia di 2012 mengalami kenaikan. Namun, keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran masih lemah. Karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah agar meningkatkan dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBN. “Skor Indonesia adalah 62 dari 100, dimana lebih tinggi dari skor rata-rata 43 dari 100 negara yang disurvey dan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Skor Indonesia menunjukan pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangan selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk meminta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik,”  ujar Sekretaris Jenderal FITRA, Yuna Farhan  Yuna di Jakarta, Minggu (3/1).
Sebagaimana diketahui, OBI 2012 menunjukkan bahwa indeks tranparansi pemerintah Indonesia di sepanjang tahun lalu meningkat dengan skor 62 atau jauh lebih baik ketimbang skor di 2010 hanya hanya berada di angka 51. Indeks ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling transparan di Asia Tenggara terkait informasi anggaran negara.
Yuna mengatakan, indeks transparansi anggaran sebuah negara dengan skor 62 menandakan bahwa penyediaan informasi dari pemerintah ke masyarakat sudah terbilang memadai. Peningkatan skor yang diperoleh Indonesia, jelas Yuna, lebih dipicu oleh adanya keterbukaan anggaran yang diumumkan pemerintah melalui media massa pada 2012. “Sebelumnya pemerintah tidak melakukan hal ini,” jelas dia.
Peningkatan skor, lanjut dia, salah satunya juga dipengaruhi oleh semakin terbukanya peran pemerintah dalam mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Padahal, kata Yuna, di tahun-tahun sebelumnya pemerintah menutup akses LKPP kepada publik. “Informasi berupa Nota Keuangan dan APBN sudah cukup lengkap dan memadai,” tegasnya.
Namun demikian,  lanjut dia, ada sejumlah persoalan yang mesti dibenahi pemerintah terkait efisiensi dan efektivitas APBN. “Pemerintah masih perlu meningkatkan transparansi anggaran dan keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran juga harus ditingkatkan,” tutur dia.
Jika dibandingkan dengan Filipina,  imbuh dia,  tingkat keterlibatan masyarakat Indonesia dalam penyusunan APBN masih sangat rendah. “Pemerintah juga harus mempublikasikan realisasi anggaran setiap tiga bulan. Pada 2012, Kemenkeu memang sudah membuat laporan realisasi ini, tetapi terhenti di bulan Agustus,” ujar dia.
Perbaikan juga patut dilakukan pemerintah, jelas Yuna, adalah peningkatan kecukupan informasi pada Nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). “Masukkan juga pencapaian kinerja dalam LKPP dan melakukan konsultasi publik pada penyusunan citizen budget,” tutur dia.

Lebih lanjut Yuna mengungkapkan, pertumbuhan indeks transparansi anggaran yang diperoleh Indonesia bukan semata-mata keberhasilan pemerintah dalam menunjukkan kinerja yang lebih transparan. “Peningkatan ini terdorong oleh lahirnya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat dan inisiatif global,” pungkas dia