Pemerintah Harus Tinggalkan Perdagangan Berbasis Komoditas Mentah

28

JAKARTA-Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ),
Rachmi Hertanti mendesak pemerintah Indonesia agar merespon tekanan ekonomi global akibat praktek proteksionisme sebagai momentum untuk mengukur kembali kekuatan perdagangan Indonesia. Tidak bisa lagi menggunakan strategi klasik yang rendah daya saing. Sehingga perlu ada pilihan strategi diplomasi perdagangan internasional Indonesia yang tepat. 

“Kami mendesak agar agenda diplomasi perdagangan Indonesia yang berbasis komoditas bahan mentah harus segera dibatasi atau bahkan ditinggalkan dan memperkuat dengan kinerja perdagangan yang bernilai tambah. Karena strategi klasik ini telah menyisakan banyak persoalan dan dipastikan Indonesia tidak akan naik kelas dalam agenda Global Value Chains,” tegas Rachmi.

Saat ini jelas Rachmi, kontribusi komoditas ekstraktif pada perdagangan Indonesia masih didominasi oleh Batubara dan Sawit yang masing-masing adalah 15,12% dan 12,51%, yang kemudian disusul sektor besi-baja dan logam masing-masing 3,54% dan 3,23% dari total ekspor.

Sehingga, ditengah tantangan global hari ini, Indonesia akan kesulitan meningkatkan ekspornya dengan bergantung pada komoditas ekstraktif. 

Fakta menunjukan bahwa ketergantungan perdagangan pada komoditas ekstraktif telah berdampak terhadap tingginya penggunaan produk impor dan memperkuat proses de-industrialisasi di Indonesia.

Terbukti pelemahan rupiah di tahun 2018 tidak mampu digunakan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, tetapi justru semakin membuat ekonomi nasional terpuruk akibat meningkatnya impor yang mempengaruhi defisit transaksi berjalan yang terjadi di sepanjang kuartal II dan III 2018. 

Selain itu, IGJ berpandangan akibat dari pemusatan kinerja perdagangan Indonesia pada komoditas mentah, khususnya sawit dan batubara, juga berdampak terhadap memburuknya praktek monopoli di sektor ini.

Kondisi ini semakin mengakumulasi kerugian yang diderita oleh masyarakat yaitu, pelanggaran pajak dan pelanggaran HAM (dalam konteks kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan). 

“Pilihan strategi diplomasi perdagangan internasional Indonesia sudah seharusnya diarahkan untuk memperkuat dan melindungi kedaulatan ekonomi rakyat. Saatnya melakukan Substitusi Impor dan memperkuat produk lokal dalam seluruh kegiatan perekonomian nasional. Sehingga satu-satunya strategi yang tepat adalah dengan industrialisasi,” pungkas Rachmi.