Rekor Presiden Jokowi: BBM Murah, Siapa Untung?

Rekor Presiden Jokowi: BBM Murah, Siapa Untung?

0
BERBAGI
twitter.com

Presiden Jokowi mencetak rekor baru sebagai presiden pertama kali dalam sejarah, tujuh kali mengutak-atik harga BBM hanya dalam waktu satu setengah tahun menjabat sebagai presiden. Di tangan Presiden Jokowi belakangan ini harga BBM turun lagi dan efektif sejak tanggal 1 April 2016 lalu.

Penurunan harga Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali dari harga semula Rp. 7.050/liter turun ke harga Rp. 6.550/liter, dan Solar dari harga Rp. 5.750 turun ke harga Rp. 5.250/liter. Premium maupun Solar mengalami penurunan Rp. 500/liternya.

Wilayah Jawa, Madura, dan Bali dalam kaca mata ekonomi merupakan wilayah krusial, karena di wilayah ini yang menopang ekonomi pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia nampak. Selain itu perputaran ekonomi begitu besar di wilayah ini, sehingga penurunan harga BBM seharga Rp 500/liternya diasumsi bisa mempengaruhi perputaran roda ekonomi Indonesia ke arah membaik.

Sementara harga BBM untuk wilayah luar Jawa, Madura, dan Bali adalah jauh lebih besar penurunannya. Semula harga Premiun Rp. 6.950/liter turun ke harga Rp. 6.450/liter, dan Solar dari harga Rp. 5.650/liter turun ke harga Rp. 5.150/liter.

Penurunan harga di wilayah ini selisihnya Rp 100/liter dibanding penurunan harga di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, adalah langkah strategis terhadap pemerataan ekonomi melalui harga BBM. Demikian asumsi penurunan harga BBM akan bisa mempengaruhi sektor riil ditengah masyarakat, apalagi masyarakat di luar Jawa, Madura, dan Bali.

Lantas mengapa ditangan Presiden Jokowi harga BBM telah tujuh kali diutak-atik? Karena di era pemerintahan Jokowi lah harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar. Dengan begitu, dua hal yang mempengaruhi keputusan pemerintah terkait harga BBM di Indonesia, yaitu: patokan harga minyak dunia; dan pergerakan kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika.

Lika-liku Harga BBM

Menjelang SBY meninggalkan kursi kepresidenan, sesaat lagi ketika itu harga minyak dunia akan naik. Inilah kondisi transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi, semacam situasi yang cukup mengkhawatirkan ekonomi Indonesia yang diprediksi oleh banyak kalangan hal itu bakal sangat terpengaruh ke arah ekstrimisme pemerintahan baru, sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia. Karena itu dibuatlah forum loby di Bali tempat bertemunya SBY dengan Jokowi, guna membicarakan agar SBY menaikan harga BBM sebelum berhenti menjadi presiden, namun SBY menolak.

Maka, Presiden Jokowi diawal pemerintahannya tak ada pilihan lain meskipun pahit bagi rakyat yang memilihnya, adalah menaikkan harga BBM. Dampak kondisi pahit itulah sangat dinanti kelompok rivalitas dengan asumsi: Rakyat yang memilih Jokowi-JK saat Pilpres 2014 kembali berhadapan dengan sang pemimpin yang sudah mereka pilih. Namun komunikasi politik Presiden Jokowi kepada rakyat cukup efektif sehingga pasca kenaikan harga BBM tak ada gejolak ekstrim yang dinanti oleh kelompok rivalitas itu.

Ketika awal pemerintahan Jokowi, harga Premium Rp. 6.500/liter naik ke harga Rp. 8.500/liter. Namun saat harga minyak dunia turun maka harga Premiun juga ikut turun menjadi Rp. 7.600/liter, lalu turun lagi Rp. 6.600/liter. Sempat naik Rp. 200 menjadi Rp. 6.800/liter, lalu naik lagi menjadi Rp. 7.300/liter. Setelah itu turun diharga Rp. 6.950/liter, dan sekarang ini turun lagi diharga Rp. 6.450/liter. Demikian juga harga Solar yang semula Rp. 5.500/liter naik diharga Rp. 7.500/liter. Lalu turun Rp. 7.250/liter namun sempat naik diharga Rp. 7.400/liter tetapi turun Rp6.400/liter dan naik lagi diharga Rp. 6.900/liter.

Setelah itu turun lagi diharga Rp6.700/liter, terus turun diharga Rp. 5.650/liter, dan saat ini turun lagi diharga Rp. 5.150/liter. Sementara itu, harga minyak tanah boleh dikata relatif stagnan, karena kurangnya permintaan sebagai akibat atas pergeseran konsumsi dari minyak tanah ke gas.

Apa Manfaat Bagi Rakyat?

Penurunan harga BBM telah disertai dengan Keputusan Menteri terkait, tetapi musti didukung oleh kebijakan pemda bersama organda agar ongkos transportasi ikut turun. Namun penurunan tarif angkutan umum di penjuru tanah air ini sangat variatif.
Bandung misalnya, upaya Dinas Perhubungan untuk menurunkan tarif angkutan umum sebesar Rp. 500 gagal. Sesuai keputusan rapat bersama Dinas Perhubungan dengan pihak organda Bandung, maka tarif angkutan umum di Bandung hanya turun Rp 100/penumpang.
Kawasan perbatasan di barat Indonesia di Tanjungpinang misalnya, justru tarif angkutan umum turun Rp. 500, yang sebelumnya Rp. 4.500/penumpang menjadi Rp. 4.000/penumpang. Demikian juga di Makassar tarif angkutan umum turun 10 persen, menjadi Rp. 4.500/penumpang.

Kendari, tarif angkutan umum tetap diharga Rp. 4000/penumpang, tetapi itu berdasar pada SK Wali Kota Kendari No.1542 tentang pemberlakuan tarif angkutan umum. Jika harga Premium di antara Rp 6.100/liter hingga Rp. 7.000/liter maka tarif angkutan umum sebesar Rp. 4.000/penumpang.

Sebaliknya Surabaya tarif angkutan umum tidak ikut turun, tetap diharga Rp 4.000/penumpang. Demikian juga di Jaya Pura, Ambon, dan di Nusa Tenggara Timur, tarif angkutan umum tidak ikut turun. Bagaimana pula dengan tarif maskapai penerbangan; tarif dasar listrik; serta inflasi terkait dengan turunya harga BBM? Padahal inflasi sangat penting, karena 54% pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Itulah sebetulnya makna tersirat dari pengarahan Presiden Jokowi kepada para Kepala Daerah seluruh Indonesia, termasuk Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2015, disaat Rapat Kerja Pemerintah pada tanggal 8 April 2016 lalu di Istana Negara. Di forum Rapat Kerja Pemerintah tahun 2016 itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Daerah untuk terus menjaga inflasi di daerahnya masing-masing, juga memerintahkan agar tiap daerah harus ada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)***

Penulis : Burhanuddin Saputu