Bahkan dalam waktu singkat mereka dihadapkan pilkades kembali yang membuka luka lama.
Karenanya, diharapkan dengan masa jabatan 9 tahun bisa merukunkan kembali hubungan sosial di desa.
“Keuntungan lain dari perubahan masa jabatan 9 tahun pemerintah daerah dapat menghemat anggaran karena jeda pelaksanaan pilkades lebih lama,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kades Kebonagung Lumajang, Soeharto meminta agar revisi jabatan 9 tahun masa jabatan tersebut berlaku surut, sehingga memberikan kepastian bagi kepala desa yang sekarang masih menjabat sebagai kepala desa.
Merespons tuntutan para kepala desa, Said menjanjikan bahwa aspirasi para kepala desa tersebut akan masuk menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada tahun 2023.
Aspirasi ini akan dibahas bersama-sama antara DPR dan pemerintah untuk mengesahkan revisi tersebut menjadi Undang-undang di tahun ini juga.
Pada kesempatan tersebut, Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR berupaya memberikan dukungan untuk tambahan dana operasional kepala desa pada tahun tahun mendatang.
Menurutnya, untuk memajukan dan memakmurkan desa titik fokusnya harus dari desa. Sebab angka kemiskinan tertinggi ada di desa.
Dia pun menegaskan, banyak kader kader PDI Perjuangan lahir dari desa. Oleh sebab itu, Said menyatakan PDI Perjuangan tidak boleh melupakan desa.
“Setiap petugas partai dari PDI Perjuangan harus memiliki bonding dengan para kepala desa dan tokoh tokoh masyarakat di desa,” tegasnya.
Dia mengaku, tugas kepala desa sesungguhnya sangat berat. Sebab mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.
“Semua persoalan warga desa mulai urusan sepele hingga berat ditumpahkan ke kepala desa. Kepala desa dianggap bisa menyelesaikan persoalan persoalan di desa dengan kearifan desa. Hal ini seperti ini harus menjadi perhatian bagi kita, agar ikut membantu meringankan tugas sosial kepala desa,” ujarnya.
