Sekjen BERANI Tegaskan Komitmen Organisasinya Merawat Kebangsaan

Kamis 3 Nov 2022, 5 : 28 pm
by
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Badan Persaudaraan Antariman (BERANI), Ardy Susanto

JAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Badan Persaudaraan Antariman (BERANI), Ardy Susanto menegaskan komitmen organisasinya untuk senantiasa menjadi garda terdepan merawat semangat kebangsaan di Indonesia.

Upaya merawat kebangsaan ini diperlukan untuk mencegah perpecahan dan polarisasi masyarakat ditengah mengentalnya politik identitas.

“Membangun komitmen kebangsaan merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan oleh bangsa ini sebagai identitas dan jati diri bangsa dan negara Indonesia,” ujar Ardy Susanto di Jakarta, Kamis (3/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengukuhkan Pengurus Pusat BERANI di Nusantara V Komplek DPR RI Senayan, Jakarta.

BERANI merupakan sebuah Badan Otonom Baru DPP PKB, yang berada di bawah kepemimpinan Pendeta Lorens Manuputty.

Dalam arahannya, Muhaimin mendorong BERANI agar dapat eksis menjadi sebuah organisasi yang menegaskan kebhinnekaan, keragaman, merupakan kekuatan dan kekayaan Indonesia.

“Bahwa persaudaraan dan kultur gotong royong yang kuat di akar rumput masyarakat kita ini, meskipun di tengah perbedaan yang ada, yang akan menentukan nasib dan masa depan Indonesia. Kekuatan Indonesia ini harus kita jaga, tidak boleh ada yang merusaknya,” katanya.

Menurut Ardy, upaya merawat kebangsaan ini harus terpatri dalam diri anak bangsa.

Sikap ini sejalan dengan prinsip Badan Otonom BERANI.

Hal ini penting untuk membentengi anak bangsa dari politik identitas yang mulai dipraktekan di Indonesia saat ini.

“Politik identitas ini ancaman bagi masa depan NKRI.  Karena itu, harus dipagari dengan penguatan semangat kebangsaan. Dan BERANI jadi garda terdepan menjaga merawat semangat kebangsaan ini,” terang politisi PKB ini.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

pernyataan Arteria Dahlan, bisa jadi signal bahwa masih ada upaya untuk merevisi UU KPK khusus untuk melindungi sekelompok orang yang dikecualikan dari OTT KPK, tidak hanya terhadap APH tetapi juga bisa melebar kepada Anggota DPR dan orang-orang Partai.

Membongkar Peradilan Sesat Penegakan Hukum di Manado

Oleh: Petrus Selestinus Hambatan paling besar pemerintah dalam upaya perbaikan

Tinggal 6 Izin, Perizinan Migas Dibabat

JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan deregulasi