#2019GantiPresiden, Upaya Inskonstitusional Kudeta Presiden Jokowi

Monday 27 Aug 2018, 7 : 45 pm
Petrus Salestinus
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus

Oleh: Petrus Salestinus

Gerakan ganti Presiden dengan Tagar #2019 Ganti Presiden# saat ini sedang gencar disosialisasikan dan dikampanyekan oleh sekelompok orang (Neno Warisman, Ratna Sarumpaet, Achmad Dhani, Rocky Gerung dkk).

Kampante ini dilakukan secara masif dengan daya dukung dari 3 Partai Politik yaitu Gerindra, PAN dan PKS.

Gerakan ini jelas inkonstitusional karena bermotif untuk mengganti Presiden Joko Widodod di luar mekanisme Pemilu 2019 dan mekanisme pergantian Presiden menurut UUD 1945, karenanya harus dihentikan melalui mekanisme hukum.

Kita semua tahu bahwa Pemilu 2019, selain memilih anggota DPR, DPD dan DPRD juga sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan atau diusung oleh Partai Politik peserta Pemilu 2019.

Jadi pada 2019 itu agenda konstitusionalnya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUD 1945 dan oleh UU Pemilu 2019, bukan untuk Ganti Presiden.

Selama hampir 1 tahun (2018) berjalan, sosialisasi, provokasi, agitasi bahkan kampaye dengan Tagar #2019 Ganti Presiden# secara masif dilakukan, memberi pesan nyata bahwa ada kompok masyarakat yang menghendaki Presiden Indonesia pada tahun 2019 bukanlah berasal dari hasil Pemilu, melainkan berasal dari upaya #2019 Ganti Preiden# karena cara-cara yang dilakukan adalah di luar mekanisme konstitusional.

Di dalam pasal 7 UUD 1945, dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali pada pemilu berikutnya.

Di samping itu terdapat mekanisme dan prosedue untuk Ganti Presiden dan/atau Wakil Presiden yang secara limitatif diatur pada Pasal 8 UUD 1945.

Dipertanyakan

Fonemena Tag #2019 Ganti Presiden#, patut dipertanyakan motifnya, karena modus operandinya, dilakukan di luar mekanisme konstitusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Analis: Volatilitas Nilai Tukar Rupiah Hanya Lonjakan Temporer

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS)
Sasmito Hadinegoro

Sasmito Usulkan Audit dan Selidiki Dana Jumbo Bansos

JAKARTA– Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito