JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta Bank Indonesia (BI) agar segera melakukan upgrade security system guna menghindari kebobolan data.
“Maraknya kejahatan siber ini, kita berharap berbagai lembaga publik termasuk BI membuat mitigasi dan berbagai lapis pengamanan siber,” kata Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah di Jakarta, Sabru (22/01).
Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu, BI mengalami serangan siber dari ransomware.
Menurut Said, BI harus memperkuatkan system kemanan data.
Hal ini penting agar data-data strategis tidak kebobolan.
Bahkan, Said mendorong BI segera mengundang berbagai hacker.
Hal ini untuk menguji tingkat keamanan data center dari lembaga lembaga publik, termasuk industri keuangan seperti bank.
“Langkah ini semata mata untuk simulasi agar dapat mengaudit tingkat keamanan cyber yang mereka miliki,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menambahkan tindakan audit sistem keamanan perlu disegerakan oleh berbagai lembaga yang menyimpan berbagai data strategis.
“Namun cyber attack yang dialami oleh BI kita harapkan tidak terlalu dalam dampaknya. Saya berkeyakinan BI telah menyiapkan protokol pengamanan yang memadai,” terangnya lagi.
Politisi senior kepercayaan Puan Maharani ini mengungkapkan tindakan peretasan adalah kejahatan yang terus berkembang seiring dengan makin kuatnya penggunaan internet diberbagai lembaga publik.
“Apalagi, kemampuan hacker terus berkembang seiring dengan protokol pengamanan dari data dan server lembaga publik di seluruh dunia,” ujarnya.
Bukan hanya di Indonesia, lanjut politisi senior PDI Perjuangan ini, pembobolan data juga dialami oleh lembaga yang memiliki berbagai lapis pengamanan seperti FBI Amerika Serikat.
Pada November 2021 lalu, jaringan mereka dibobol hecker dan berhasil mengirim ribuan email palsu ke berbagai pejabat.
Awal tahun 2018 lalu bahkan email petinggi CIA Amerika Serikat berhasil dibobol oleh remaja yang berusia 18 tahun.
Situs NASA juga pernah dibobol hanya tiga menit oleh bocah SMP anak Indonesia pada tahun 2019 lalu.
Didalam negeri, sambungnya, Badan Siber juga pernah mengalami serangan siber pada Oktober 2021 lalu.
“Bahkan saat pemilu server KPU RI berkali kali berupaya dihack oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab,” pungkasnya.
