Oleh: Anthony Budiawan
Gerakan Nasional Wakaf Uang belum lama berselang masih menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.
Salah satu pertanyaan publik yang belum terjawab antara lain apakah pemerintah boleh menghimpun wakaf uang dari masyarakat.
Judul tulisan ini juga bernada pertanyaan, sebagai lanjutan pertanyaan yang disampaikan melalui Surat Terbuka Kepada Menkeu: Wakaf Uang dan Dampak Negatif bagi Ekonomi: https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Surat-Terbuka-Kepada-Menkeu-Wakaf-Uang-dan-Dampak-Negatif-Bagi-Ekonomi
Seperti dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No 17/2003) pemerintah tidak boleh menerima pungutan apapun dari masyarakat.
Kecuali penerimaan negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yang terdiri dari tiga jenis penerimaan yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah dalam arti luas, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian serta lembaga negara independen.
Artinya, UU Keuangan Negara melarang pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga, menghimpun dana dari masyarakat.
UU Keuangan Negara juga melarang pemerintah, kementerian dan lembaga, mengelola dan mengembangkan dana masyarakat, termasuk wakaf dan wakaf uang.
