Atmindo Lepas 22,22% Saham ke Publik

Wednesday 18 Nov 2015, 9 : 20 pm
by

“Masa penawaran umum pada 1-3 Desember, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Desember 2015,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk (Atmindo) Rudy Susanto menambahkan, produk yang dimilikinya digunakan oleh hampir seluruh PKS baik dalam maupun luar negeri.

Di beberapa negara Afrika, seperti Kamerun, Gabon dan juga negara lain seperti Guatemala dan Papua Nugini memesan produk boilernya.

Namun, perseroan juga tidak hanya menyasar keuntungan dari penjualan bolier yang harhanya mencapai Rp 6 triliun lebih, melainkan pihaknya juga menawarkan jasa service produk itu.

Makanya, di sentra PKS seperti di Sumatera dan Kalimantan ada kantor cabang Atmindo.

“Apalagi harga satu unit boiler itu bisa mencapai Rp 6 miliar lebih. Jadi pasti akan butuh perawatan maksimal. Tapi untuk porsi jasa perawatan ini perseroan hanya memiliki 10 persen ke depan bisa saja akan makin bertambah,” ujar dia.

Baginya, kebutuhan boiler dari PKS akan tetap tinggi. Sebab alat ini tak dapat dipisahkan dari produksi sawit.

Karena jika tidak langsung diolah, tingkat keasaman TBS akan meningkat setelah dua hari.

“Makanya ketika perseroan akan menawarkan saham ke publik, kami optimis kinerja kami sangat bagus. Dan juga bagus buat investor. Karena produk kita pasti diserap,” tandasnya.

Dia sendiri memprediksi di 2020 nanti akam tumbuh PKS mencapai 1.900 PKS.

Sementara posisi saat ini sebanyak 700 PKS.

“Makanya dengan kondisi itu, kami yakin peeseroan bisa memproduksi boiler lebih banyak lagi. Saat ini kami produksi 10 boiler per tahun, tapi kapasitas kami mampu produksi 40 boiler per tahun,” tandas Rudy. (TMY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Stasiun Bakamla Sambas Amankan Nelayan Nakal

JAKARTA – Stasiun Bakamla Sambas melalui unsurnya yakni Catamaran 505
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan studi empirik dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)/Foto: Dok DPD RI

Komite IV DPD RI Terima Masukan Akademisi Unram Terkait RUU Pengelolaan Aset Daerah

Drs. Samsul Rizal, MM., Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat