JAKARTA-Langkah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 75 Pegawai KPK nonaktif membawa persoalan ke Komnas HAM sangat disesalkan.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan tindakan YLBHI ini sebagai dramaturgi dan langkah sesat.
Pasalnya, YLBHI mau saja diperalat oleh 75 Pegawai KPK nonaktif atau sebaliknya YLBHI mau saja mengatasnamakan HAM, menunggangi 75 Pegawai KPK nonaktif, dengan 8 point fiksi yang diklaim sebagai Pelanggaran HAM.
” YLBHI, justru terjebak sebagai “sutradara” sedangkan 75 Pegawai KPK nonaktif sebagai “aktor” dalam dramaturgi politisasi hukum,” tegas Petrus di Jakarta, Rabu (26/5).
Menurut Petrus, tindakan YLBHI tidak “conform” dengan visi dan misi YLBHI sebagai lokomotif Demokrasi dan Ham.
YLBHI justru mengesampingkan konstitusinalitas “pembatasan HAM” yang dipersoalkan 75 Pegawai nonaktif KPKl (pasal 28J UUD 45) sebagai pelanggaran Ham.
Seperti diberitakan, YLBHI telah menyampaikan Laporan atau Pengaduan tentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pimpinan KPK terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan pasca tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Senin, 24 Mei 2021, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Dalam laporan itu, YLBHI dan 75 Pegawai KPK nonaktif, telah merumuskan ada 8 poin yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Adapun bentuk pelanggaran berupa pembatasan HAM, yang diduga telah dilakukan oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri dkk terkait penonaktifan 75 Pegawai KPK yang tidak lulus TWK, yang saat ini jadi perbincangan publik.
Sebagai “lokomotif demokrasi dan HAM tegas Petrus, langkah Asfinawati membawa YLBHI dalam kasus penonaktifan 75 Pegawai KPK ke Komnas HAM dengan dasar terjadi Pembatasan HAM, jelas hanya sebagai dramaturgi.
Seharusnya YLBHI tahu bahwa prinsip negara hukum yang demokratis dimanapun adalah “setiap warga negara harus tunduk pada pembatasan HAM oleh UU demi menjamin HAM orang lain.
Artinya tidak ada seorangpun warga negara, dapat seenaknya menggunakan 100% HAM-nya, melainkan harus tunduk pada pembatasan Ham oleh UUD 45 dan UU.
Konstitusionalitas Pembatasan HAM seseorang diatur dalam pasal 28J UUD 45.
Tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Disamping itu juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Untuk itu Firli Bahuri dkk tidak serta merta melakukan penonaktifan terhadap 75 Pegawai KPK nonaktif, melainkan harus menunggu 2 tahun membenahi Pegawai KPK sesuai ketentuan peralihan UU KPK.
Oleh karena itu sikap cengeng 75 Pegawai KPK nonaktif lantaran tidak lolos TWK, sebagai fenomena yang aneh.
Apalagi membiarkan dirinya dipolitisasi dan dijadikan sebagai alat bargaining oknum-oknum tertentu, seolah-olah negeri ini tidak ada hukum.
“Ini menjadi preseden buruk dalam tatakelola Pemerintahan,” ujarnya.
Delapan Point Fiksi
Lebih lanjut, Petrus mengatakan dramaturgi YLBHI membawa kasus 75 Pegawai KPK nonaktif ke Komnas Ham, patut disesalkan.
“Apa yang dilakukan Firli Bahuri dkk sebagai konsekuensi logis dari perintah UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK pasca uji materiil UU KPK oleh MK,” terangnya.
Karena itu sikap YLBHI, harus dipandang sebagai telah keluar dari visi dan misi besar YLBHI dengan mengabaikan aspek Edukasi.
YLBHI justru mengedepankan isu-isu fiksi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta memelintir substansi HAM ke publik, demi mempertahankkan statusquo di KPK.
Lebih janggal, YLBHI bersikap ambivalen.
Di satu sisi menyatakan adanya pelanggaran terhadap hak untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dll terhadap 75 Pegawai KPK non aktif, tetapi pada bagian lain pernyataannya, justru YLBHI mengungkap bagaimana 75 Pegawai KPK nonaktif, leluasa menandatangani petisi menolak Firli Bahuri menjadi Ketua KPK.
Bahkan YLBHI juga melakukan perlawanan secara terbuka terhadap kebijakan Pimpinan KPK, mengajukan uji materiil UU KPK ke MK dll tanpa Firli Bahuri dkk melarangnya.
“Ini realitas bahwa di era Firli Bahuri-pun seluruh Pegawai KPK tetap mendapatkan kebebasan berekspresi, melawan kebijakan Pimpinan KPK, dan kebebasan ikut serta sebagai Pemohon Uji Materiil UU KPK ke MK,” tambahnya.
“Ini ciri kepemimpinan Firli Bahuri yang sangat demokratis yang tidak ditemukan pada pada Institusi Negara manapun di negeri ini, dengan menyerahkan persoalan pengalihan Pegawai KPK pada mekanisme UU KPK dan UU ASN,” pungkanya.
