JAKARTA-Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan pentingnya mitigasi risiko ketidakseimbangan keuangan, menjaga ketersediaan likuiditas, dan pendalaman pasar keuangan, serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih seimbang dan berkesinambungan. Untuk itu, BI juga telah menyiapkan beberapa kebijakan makroprudensial pada tahun 2015. Beberapa diantaranya adalah penyesuaian ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) -Loan to Deposit Ratio (LDR ), upaya mendorong kredit UMKM melalui mekanisme insentif dan disinsentif serta penerapan Countercyclical Capital Buffer (CCB) maupun penguatan Protokol Manajemen Krisis.
Kebijakan lainnya yakni , penyusunan neraca keuangan nasional dan daerah, serta penguatan kerangka operasional kebijakan makroprudensial. Selain itu, BI juga terus mendorong tersedianya payung hukum Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Berbagai hal tersebut terangkum dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.24, yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (8/5) seperi yang dikutip dari laman bi.go.id.
KSK merupakan salah satu publikasi rutin BI yang diterbitkan setiap semester sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas BI di bidang pengaturan dan pengawasan Makroprudensial kepada stakeholder. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk menganalisa perkembangan, risiko dan prospek sistem keuangan ke depan.
Sebagai rangkaian acara, peluncuran KSK diikuti dengan Seminar dan Diskusi “Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Dinamika Tantangan Global dan Domestik”. Pembicara seminar tersebut antara lain Agusman (Plt Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan, Bank Indonesia), Fauzi Ichsan (Plt. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan), dan Lana Soelistianingsih (pengamat ekonomi), serta dimoderatori oleh, A. Prasetyantoko (pengamat ekonomi).
Selain menyampaikan tantangan dan arah kebijakan makroprudensial 2015 ke depan, KSK juga mengupas mengenai tantangan dan risiko stabilitas sistem keuangan (SSK) pada tahun 2014 dan bagaimana respon kebijakan BI untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.
Perkembangan kondisi SSK 2014 tidak terlepas dari pengaruh dinamika eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, sistem keuangan dihadapkan pada tantangan yang berasal dari ketidakpastian pemulihan ekonomi global terutama Tiongkok, Jepang dan Eropa, perkembangan geopolitik, serta rencana normalisasi kebijakan The Fed yang berpotensi mendorong terjadinya pembalikan arus modal asing.
Dari sisi domestik, tantangan terutama berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan kredit, peningkatan Utang Luar Negeri (ULN) dan peningkatan risiko kredit. Selain itu, peningkatan sumber dana mahal dana pihak ketiga yang juga terkonsentrasi pada dana jangka pendek, segmentasi pasar Pasar Uang Antar Bank (PUAB), masih dangkalnya pasar keuangan domestik, serta masih berlanjutnya kenaikan harga properti, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, SSK pada semester II 2014 secara umum relatif tetap terjaga dan diikuti dengan adanya perbaikan pada kinerja pasar keuangan. Perbaikan kinerja antara lain tercermin dari aliran dana asing yang masuk (inflow), peningkatan volume transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), masih tingginya volume transaksi Repo antar bank dan transaksi valas, peningkatan outstanding Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi, kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta peningkatan dana kelolaan Reksadana.
Walaupun sistem keuangan berada dalam kondisi yang cukup baik, BI juga mengidentifikasi dan mewaspadai adanya sumber-sumber ketidakseimbangan keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Ketidakseimbangan tersebut antara lain ditunjukan oleh masih berlanjutnya penurunan (downturn) siklus keuangan yang diikuti dengan perilaku prosiklikalitas perbankan, peningkatan Utang Luar Negeri (ULN), penurunan harga komoditas dunia, rencana normalisasi The Fed dan penguatan USD, serta peningkatan harga properti yang terus berlanjut.
Sebagai respon terhadap risiko-risiko yang perlu diwaspadai tersebut, pada area makroprudensial, BI melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh sejak pertengahan 2013 yaitu penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder, GWM yang dikaitkan dengan besaran Loan to Deposit Ratio (LDR), kebijakan Loan to Value (LTV), dan melakukan upaya pendalaman pasar keuangan, serta peningkatan keuangan inklusif. Dalam rangka mitigasi potensi risiko ULN swasta yang semakin meningkat, juga telah dikeluarkan peraturan tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi nonbank. Berbagai kebijakan yang ditetapkan telah mulai memberikan iklim kondusif dan mendorong relatif membaiknya kinerja pasar keuangan domestik.
