JAKARTA-Krisis merupakan hal yang sering dialami oleh banyak perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Krisis dapat menjadi ancaman bagi setiap perusahaan dalam mempertahankan reputasinya. Seperti belakangan ini, krisis yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu pesan viral tentang menu ‘tulis tangan’ yang melanda maskapai penerbangan Garuda Indonesia, pemberitaan listrik padam yang masih melanda PLN, dan krisis kegagalan transaksi online yang berimbas kepada Bank Mandiri.
Menanggapi kasus tersebut, Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya (UAJ) menggelar Diskusi Ilmiah bertajuk “Bedah Kasus Krisis BUMN: Multi-Perspektif” di Kampus 3 BSD, Jumat (23/8).
Hadir sebagai pembicara dalam acara ini adalah Pakar Ekonomi UAJ, Dr. Agustinus Prasetyantoko; Perwakilan Pricewaterhouse Coopers, Daniel Rembert; Perwakilan BULOG, Benny Siga Butarbutar; Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan; serta dimoderatori oleh Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi UAJ, Dr. Dorien Kartikawangi.
Dr. A Prasetyantoko mengatakan saat ini BUMN terus mengembangkan korporasinya seperti mengakuisisi beberapa pembangunan sehingga muncul fenomena atau fakta yang menyebutkan bahwa BUMN menjadi konglomerat atau konglomerasi BUMN. Ini merupakan suatu yang positif karena pendapatan meningkat tetapi menimbulkan dampak negatif lain yaitu kecemburuan dari aktor ekonomi lain dan hutang negara.
“Keadaan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya konglomerasi BUMN maka akan ada kecemburuan dari industri lain. Di sisi lain dengan gencarnya pembangunan, modal BUMN sendiri itu tidak cukup maka mereka harus berhutang dan itu merupakan suatu kerawanan sendiri bagi BUMN,” ungkap Pakar Ekonomi sekaligus Rektor UAJ, Dr. A Prasetyantoko.
Dr. A. Prasetyantoko juga menilai posisi BUMN tidak terlalu mudah karena harus mengatur ekspektasi dari publik dan ekspektasi dari industri lain. Sehingga diperlukan tata kelola manajemen BUMN yang baik. Dengan fakta lain, maka selain memperbaiki manajemen, BUMN juga harus memperbaiki komunikasi ketika menghadapi krisis.
“BUMN perlu memperbaiki tata kelola manajemennya, baik dari segi manajemen internal ataupun komunikasi publiknya agar dapat lebih baik menghadapi krisis. Manajemen krisis yang baik akan meningkatkan valuasi perusahaan serta kepercayaan pemerintah dan publik. Karena pemerintahan yang baik, kualitas yang baik kalau tidak ada komunikasi publik yang baik tidak akan punya dampak,” tegas Prasetyantoko.
