Para walikota dan bupati maupun ketua DPRD dalam FDPM, demikian lulusan Universitas Gottingen Jerman bersaksi, menyatakan tidak memiliki bargain terhadap BUMN migas di daerahnya karena informasi mengenai Lifting tidak dapat diakses.
Sementara itu, dengan status sebagai objek vital nasional (Obvitnas), industri migas sangat tertutup terhadap publik sehingga keinginan daerah penghasil maupun daerah pengolah migas untuk menghitung DBH sangat sulit dilakukan.
Di sisi lain, dengan kategori sebagai obvitnas, rakyat tidak dapat membuka akses atau menuntut jika terjadi berbagai dampak lingkungan.
Oleh karena itu, Saragih mengingatkan kembali soal tujuan bangsa ini untuk menjaga keutuhan bangsa ini yang salah satunya dirajut melalui perusahaan atau BUMN dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Kontradiktif terjadi, Bernaulus mencontohkan suatu ketimpangan, di saat satu BUMN Kehutanan (HPH) dengan mudah memperoleh jatah tebangan tahunan (RKT) yang mencapai ratusan ribu meter kubik kayu pertahun dengan self assessment, pada saat yang sama ditemukan ratusan fakta bagaimana rakyat selalu diobrak-abrik kepolisian hanya untuk menjual kayu yang ditanamnya karena tidak memiliki surat angkutan atau pass kayu.
Kesaksian Saragih ditutup dengan mengutip pendapat dari mantan Duta Besar Singapura untuk Indonesia yaitu Lee Khon Coy yang termuat dalam bukunya “Indonesia a Fragile Nation” terbian tahun 2000. Lee Khon Coy mengatakan; untuk tetap mempersatukan Indonesia tidaklah sulit bagi pemimpinnya asal mengerti dan mampu mendistribusikan kekayaan alamnya secara adil terhadap masyarakatnya di 17 ribu pulau itu, dan untuk membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur tidak perlu pemimpin yang jenius, super pintar dan berkuasa, yang diperlukan hanya pemimpin yang jujur dan bersih”.
