Cenderung Tekan KPK, Desakan SBY Dinilai Tak Bijak

JAKARTA-Desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kejelasan status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dinilai bias dan terkesan tidak bijak. Dari segi etika politik, desakan itu tidak etis karena cenderung bersifat menekan KPK. “Ini bias, tidak wise (bijak) jika SBY hanya (berbicara) satu kasus,” kata Koordinator Divisi Politik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan di Jakarta, Selasa, (5/2).

Menurut Ade, seharusnya SBY memposisikan dirinya sebagai kepala negara. Sehingga saat berbicara soal kasus korupsi politik, bukan membahas satu kasus saja. “Kalau pun bicara sebagai presiden, ia tidak bisa bicara khusus. Kalau (ia membahas Anas secara khusus), tentu secara langsung dan tidak langsung itu sama saja tekanan terhadap KPK,” ungkapnya

Presiden mestinya berperan menghilangkan rintangan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus korupsi politik di KPK. Sebab, kata Ade, KPK membutuhkan peran presiden untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang dialami karena umumnya kasus-kasus korupsi politik intervensinya cukup besar terhadap lembaga antikorupsi. “Peran itu yang seharusnya dilakukan oleh presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan  pihaknya bekerja secara professional dan ada standar operating precedurnya (SOP). Hanya saja KPK memang sedang menghadapi keterbatasan SDM terkait kejelasan status Anas ini. “Kendati KPK dihadang keterbatasan sumber daya, kami percaya KPK dapat segera menyelesaikan kasus yang ditangani, termasuk segera menyelesaikan kasus Anas,” katanya sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Sementara itu, Bambang menyadari KPK memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan semua kasus, apalagi yang mendapat perhatian publik, termasuk kasus Hambalang. “KPK menghargai apresiasi, tuntutan, kritikan, konstruktif, lebih-lebih doa dan dukungan publik,” ujar Bambang.

Ditempat terpisah, Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Carrel Ticualu menilai bukan cara yang bijaksana soal anjloknya elektabilitas Partai Demokrat ditimpakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat.  “Sangat tidak elok apabila turunnya elektabilitas Partai Demokrat dibebankan tanggung jawabnya hanya kepada seorang Anas Urbaningrum,” ujar Carrel.

Carrel mengungkapkan, salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Demokrat adalah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja profesional dan memberikan batas waktu atas kasus-kasus yang sedang ditanganinya. “Jangan seperti sekarang ini, kasus Hambalang tidak jelas mau sampai kapan bisa dituntaskan. Akibatnya, opini-opini dari para pengamat yang sok tau bahkan ditunggangi juga oleh kepentingan-kepentingan politik dibiarkan berkembang secara liar,” kata Carrel.