Dijamin, 5 Tahun Lagi Sumatera Bebas Pemadaman Listrik

MEDAN-Presiden Joko Widodo ( Jokowi)  menegaskan lima tahun menjadi targetnya untuk menjamin Pulau Sumatera bebas dari kekurangan listrik. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi setelah kurang lebih 15 menit meninjau ke dalam pembangkit PLTU Tarahan Jl Lintas Sumatera KM 15 Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan. “Target dalam lima tahun Pulau Sumatera bebas dari pemadaman. Tentunya dengan memaksimalkan pembangkit yang kita punya. Tadi saya sudah mendapat informasi bahwa untuk membuat pembangkit baru terhalang dengan misalnya pembebasan lahan. Dan sebagainya, tapi diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan pasokan listrik tersebut dalam jangka waktu lima tahun,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id Selasa (25/11).

Saat ditanya para awak media data persis kekurangan listrik seluruh Sumatera, Presiden Jokowi sebut Dirut PLN lebih tahu dan berhak menjawabnya.

Baca :  APBN Hanya Berkontribusi 14%, Jokowi: Beri Kesempatan Swasta

Lampung menduduki peringkat kedua se- Sumatera yang tingkat konsumsi listriknya tinggi. Kebutuhan Lampung 809 MW, yang terpenuhi 543 MW, jadi kekurangannya dibantu 266 MW dari Sumatera Selatan. Peringkat pertama dipegang Provinsi Sumatera Utara dengan kebutuhan 1.451 MW dengan yang terpenuhi hanya 1.409 MW dan mendapat pasokan dari NAD sebanyak 42 MW. Sistem interkoneksi antar provinsi memungkinkan terjadi saling pasok kekurangan listrik

Sedang PT Bukit Asam Tbk di Lampung memiliki PLTU dengan kapasitas 16 megawatt, dan  mempunyai kelebihan pasokan listrik sekitar 10 megawatt karena Bukit Asam hanya menggunakan sekitar 4 – 6 megawatt.

Kepada warga dan wartawan, Presiden Jokowi  melambaikan tangan sebelum  masuk ke dalam gedung pertemuan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang.

Turut mendampingi Presiden antara lain  Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Heru Winarko.

Baca :  Jokowi: Perbaikan Sistem Birokrasi Bisa Atasi Korupsi

Warga masyarakat di sekitaran PT Bukit Asam, Tarahan, Lampung Selatan, berebut bersalaman dengan Presiden Jokowi. Mereka mengelu-elukan Presiden dan Ibu Negara di sepanjang jalan.

Tol Trans Sumatera

Presiden Jokowi sebelumnya telah  memantau rencana pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan jalur kereta api yang diharapkan dapat lebih mengintegrasikan dan meningkatkan konektivitas di pulau tersebut. “Kita akan memulai tol Trans-Sumatera dan kereta api Trans-Sumatera tahun depan (2015),” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Bakauheni, Selasa.

Presiden Jokowi menginginkan perencanaan pengembangan pembangunan terkait dengan konektivitas dan integrasi antarkawasan berjangka panjang. “Kita ingin melihat pengembangan 50 tahun ke depan seperti apa, 100 tahun ke depan seperti apa,” kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta seluruh BUMN Karya yang terlibat pada pembangunan jalan tol Trans Sumatera memperkuat koordinasi agar sejalan dengan program percepatan pengembangan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah.

Baca :  Jokowi: Menteri Baru Bekerja Sebulan, Untuk Apa Dipanggil?

Pada Februari 2012 Kementerian BUMN mencanangkan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 km yang menghubungkan Provinsi Aceh hingga Lampung dengan investasi hampir Rp300 triliun.

Secara ekonomi, Kementerian BUMN mencatat, pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat sehingga disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemda di Sumatera.

Tol Trans Sumatera terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Sumatera.

Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu meliputi Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer, Palembang-Pekanbaru 610 kilometer, Pekanbaru-Medan 548 kilometer, dan Medan-Banda Aceh 460 kilometer.

Tiga koridor prioritas pembangunan, antara lain jalan Palembang-Bengkulu 303 kilometer, Pekanbaru-Padang 242 kilometer dan Medan-Sibolga sejauh 175 kilometer