Dia lalu menjelaskan berbagai keanehan lainnya dibalik rencana pembelian pesawat bekas itu di era Menhan saat ini.
Dari soal harga, soal tipe pesawat tempurnya, hingga menyangkut pelibatan pihak ketiga berupa perusahaan asal Ceko.
“Ini juga sangat terganggu saudara-saudara Mengapa untuk transaksi seperti ini melibatkan perusahaan di Ceko? Luar biasa. Kenapa tidak langsung dengan Angkatan Udara atau pemerintah sendiri? Jadi transaksi G yo G kan lebih baik, kenapa melibatkan middleman di tengah itu? Ini buat saya satu tanda tanya yang saya tidak bisa jawab, kenapa melibatkan pihak ketiga ya untuk transaksi yang besar seperti ini?” bebernya.
Pihaknya mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan GRECO.
Maka itu, pihaknya meminta agar lembaga di Indonesia juga proaktif.
“Sangat mengapresiasi dan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh GRECO ya dari dunia Eropa dan menyerukan kepada KPK untuk ikut serta menyelidiki transaksi janggal ini. KPK sudah membaca berita ini, setidaknya KPK harus mengambil inisiatif untuk mencari tahu dan ikut terlibat dalam penyelidikan ini,” tegas Todung.
BPK harus melakukan audit karena transaksi ini. Dan karena Departemen Pertahanan itu kan berada di bawah Komisi 1 DPR, maka lembaga parlemen didesak segera bekerja.
“Transaksi yang sangat kontroversial ini seharusnya menjadi isu, menjadi perhatian dari Komisi 1 DPR. Nah kenapa Komisi 1 DPR tidak mengambil langkah-langkah?” kata Todung.
“Mungkin karena mereka sibuk Pemilu, sibuk Pilpres, sibuk kampanye. Tapi ini seharusnya menjadi agenda utama Komisi I untuk melakukan dengan rapat pendapat memanggil Menteri Pertahanan untuk diminta keterangannya, untuk diketahui apa sebetulnya terjadi dengan transaksi yang sangat janggal ini?” pungkasnya.
