JAKARTA-Kebijakan pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak Rp600.000 sebelum kenaikkan BBM bersubsidi ternyata belum mampu menekan laju inflasi. Pasalnya, gejolak harga pangan sudah mulai merata ke daerah, karena pengaruh dari biaya transportasi umum. “Jangan sampai harga-harga sudah naik, kemudian barang pun menjadi ikut langka,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratulah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Lebih jauh Anggota Fraksi PAN ini mendesak pemerintah dan penegak hukum harus melakukan kontrol ketat terkait distribusi bahan pangan dan energi dari hulu hingga hilirnya. “Pengawasan mulai dari hulu ke hilir berikan sanksi berat agar ada efek jera, apabila kedapatan melakukan penimbunan /smugling,” tegas eks Ketua DPD PAN Jawa Barat itu.
Legislator dari Dapil Jabar II ini mengingatkan pemerintah harus menjaga rantai pasokan jangan sampai terganggu terutama dalam sistem distribusi. “Pastikan semua kebutuhan melimpah dan mudah di akses dengan harga pasar yang wajar dan terjangkau,” tegasnya.
Diakui Najib-sapaan akrabnya, bantalan sosial berupa BLT hanya obat sesaat yang belum tentu efektif menekan inflasi. Hal ini mengingat data penerima yang sampai hari ini belum dilakukan perbaikan ke akuratannya.
Disisi lain, Najib menyoroti skema atau alur distribusi pangan yang masih menyisakan berbagai persoalan. Artinya, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup rumit terhadap rantai pasokan (supply chain) berbagai kebutuhan masyarakat termasuk pangan dan energi. “Padahal pangan dan energi jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi penyumbang inflasi,” imbuhnya.
Terkait naiknya tarif angkutan umum, Najib menekankan agar pemerintah mengawasi secara ketat penggunaan bahan bakar solar sebagai bahan bakar utama yang digunakan angkutan umum. “Harga solar yang memiliki selisih lebih rendah dibanding negara lain jangan kemudian menjadi celah penyelewengan oknum,” paparnya.
Najib mengaku setuju jika angkutan umum diberikan insentif pasca kenaikan bbm subsidi ini. Insentif perlu diberikan agar mereka tidak terdampak serius. “Transportasi (angkutan umum) perlu diberikan insentif karena salah satu sektor yang terpukul paling keras, yang terpenting ketersediaan bbm harus terjamin karena laporan dari beberapa daerah seringkali terjadi kelangkaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kenaikan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah berimbas pada laju inflasi. “Dan kalau kita lihat, hampir semua daerah sudah mengalami harga inflasi pangan bergejolak dan tarif angkutan,” kata Perry dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, dikutip dari video YouTube Bank Indonesia, Rabu, (14/09/ 2022).***
