JAKARTA – Sistem politik kepartaian dengan memberikan kewenangan yang besar pada lembaga legislative.
Oleh karena itu Presiden RI pada pemilu 2014, maka akan tetap tersandera oleh politik parlemen.
Padahal, sistem politiknya dalah presidensial, namun faktanya serasa parlementer.
“Siapapun presiden terpilih dengan sistem politik sekarang ini, tetap akan tersandera dengan kewenangan DPR yang besar. Kita sedih dan sangat prihatin melihat semua ini,” kata Ketua Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL), Agum Gumelar dalam diskusi bersama Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Soeroso, dan Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat dalam dialog kenegaraan “Urgensi Menata Sistem Bernegara” di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (20/3).
Lebih jauh Ketua Umum Peprabri ini mengaku pihaknya tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa, agar penyelenggara pemilu seperti KPU, Parpol, dan rakyat pemilih benar-benar dewasa dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
“KPU diharapkan tak terpengaruh intervensi dari kelompok manapun, agar pemilu itu berlangsung dengan benar, demokratis, fair, adil, dan bertanggungjawab, “ tambahnya.
Namun Agum meminta sistem rekrutmen kader pemimpin itu harus secara dewasa.
Tanpa rumusan yang jelas soal kepemimpinan, maka hal itu akan membuat bias dalam menyejahterakan dan memajukan daerah.
