JAKARTA-Kalangan DPR meminta pemerintah mewaspadai dampak inflasi yang terjadi di Amerika Serikat.
Pasalnya, inflasi yang terjadi di AS bisa berdampak ke negara-negara lainnya terutama negara dengan kategori ekonomi berkembang.
Seperti diketahui, Negeri Paman Sam, diguncang lonjakan inflasi yang tembus hingga 9,1%.
Bahkan inflasi yang terjadi di AS bahkan disebut-sebut terparah dalam 41 tahun terakhir.
“Kita perlu mewaspadai dampaknya. Pertama adalah inflasi terhadap barang-barang tertentu, kemudian nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Pemerintah harus kerja ekstra menjaga rantai pasokan (supply chain) logistik,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah kepada wartawan, Minggu (17/07/2022).
Terkait adanya wacana menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), Najib meminta otoritas moneter harus mempertimbangkan secara kalkulatif.
“Semua memiliki resikonya masing-masing, yang terbaik adalah mempertahankan kondisi sekarang, yakni tidak menaikan suku bunga. Jadi ini adalah pilihan bijak mengingat pemulihan ekonomi masih berlangsung,” tegasnya.
Legislator dari Dapi Jabar II ini kembali menyarankan pemerintah mesti menyiapkan formulasi kebijakan yang taktis dan terukur terkait ruang fiskal.
Bahkan mendorong agar ruang fiskal didesign lebih fleksibel dengan memberikan porsi yang lebih besar untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain fleksibel, sambung Najib, kebijakan fiskal tentu saja harus didesign mengurangi belanja negara yang tidak bersinggungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya belanja pegawai.
“Kebijakan fiskal kita memang perlu lebih ketat lagi, utamakan pada kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, daya beli dan lainnya,” jelasnya.
Adapun terkait perlu tidaknya, pemerintah menerapkan kebijakan proteksionis terhadap komoditas pangan, Najib menganggap kebijakan tersebut mesti masuk ke dalam meja pertimbangan.
“Sementara ini kita belum memiliki kebijakan itu (proteksionisme), mengingat ekspor kita pun didominasi oleh sumber-sumber tambang bukan berupa pangan,” ungkapnya.
Disisi lain, Najib menyesalkan dengan sikap pemerintah dimana saat barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan, justru pemerintah hanya bisa menyatakan bahwa kenaikan terjadi imbas pengaruh situasi global.
“Masyarakat mengeluhkan kenaikan barang kebutuhan primer. Pemerintah berdalih karena situasi global. Lalu apakah kita hanya berdiam diri membiarkan masyarakat kita kesulitan,” sindirnya.
Yang jelas, kata Najib lagi, untuk menghadapi kondisi ekonomi global maupun domestik yang tidak mudah seperti saat ini, maka diperlukan skema kebijakan yang lebih pro terhadap kepentingan publik.
“Perlu kebijakan yang lebih konkrit, seperti salah satu yang saya apresiasi mempertahankan kebijakan subsidi BBM misalnya. Dan prioritas anggaran perlu lebih spesifik,” pungkasnya. ***
