JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil, gabungan dari berbagai LSM, mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto. Terawan dianggap gagal mengurusi pandemi Corona COVID-19 di Indonesia.
Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional(PAN), Hj Intan Fauzi, SH, LL.M menegaskan, pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogative Presiden.
“Kalau menteri itu kan kewenangan absolut presiden. Dan saya kira, saat ini bukan waktu yang tepat membahas desakan agar Menkes mundur,” ujar Intan di Jakarta, Minggu (22/3).
Menurutnya, persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penyebaran Covid-19. Untuk itu, semua elemen masyarakat harus berpikir lebih besar lagi untuk rakyat.
Ini artinya, persoalan covid-19 ini harus dilawan bersama-sama sebab menyangkut nyawa masyarakat.
Karenanya, Intan meminta semua kementerian, lembaga, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama melawan virus corona dengan memutus mata rantainya.
Intan mengaku pemerintah sudah melakukan berbagai cara memitigasi penyebaran corona virus ini. Diantaranya, meminta masyarakat untuk melakukan social distancing.
Hal ini telah diatur Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Sedangkan ayat 2 menyebutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
“Artinya, Presiden sudah menjalankan perintah UU. Sekarang tinggal masyarakat harus mematuhinya, meski ada beberapa tugas yang tidak bisa dilakukan di rumah,” tutur Intan.
Lebih lanjut, Wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini mememinta pemerintah menginformasikan kepada masyarakat secara jelas, terkait peta penyebaran virus corona di beberapa wilayah Indonesia. Hal tersebut, penting dilakukan agar masyarakat dapat melakukan antisipasi.
“Masyarakat harus tahu, tanpa harus membuka data pasien. Sekarang ini kan penyebarannya sudah local transmission, bukan imported case lagi,” terang Wakil Rakyat Kota Bekasi dan Kota Depok ini.
Selain itu, kata Intan, pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai infrastruktur kebutuhan pelayanan kesehatan di berbagai daerah, seperti rumah sakit, tenaga medis dan kelengkapan alat pelindung diri (APD).
“Ini perlu dilakukan sebagai antisipasi lonjakan pasien karena di daerah ada yang menjerit tenaga medis tidak ada APD-nya,” pungkas Intan.
