YOGYAKARTA – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DPD Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan kepada Presiden dan jajarannya serta semua lembaga negara, untuk menjunjung tinggi etika politik kebangsaan dan prinsip – prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik, yang belakangan ini mengalami kemerosotan .
Gejala kemerosotan demokrasi tengah terjadi dan dipercepat dengan perilaku lembaga negara yang berpihak pada pemilihan umum Tahun 2024.
Dalam siaran pers yang diterima beritamoneter.com, Sabtu (8/2/2024), Ketua Umum ISKA, Julius Hernondo menegaskan, seharusnya presiden beserta jajarannya memiliki tanggungjawab politik yang tegak lurus dengan konstitusi, sumpah jabatan, mengupayakan demokrasi substantif yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku.
“Tetapi yang terjadi dan yang menimbulkan keprihatinan kita semua akhir-akhir ini adalah terbentuknya demokrasi yang bengkok,” kata Julius.
Berikut adalah seruan moral ISKA DPD DIY menyampaikan seruan moral sebagai berikut:
Pertama, Presiden, jajarannya, dan semua lembaga negara harus menjunjung tinggi etika politik kebangsaan dan prinsip prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik, memiliki tanggungjawab politik yang tegak lurus dengan konstitusi, sumpah jabatan, mengupayakan demokrasi substantif yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku.
Kedua, Presiden, jajarannya, dan semua lembaga negara harus menguatkan pelaksanaan demokrasi elektoral secara objektif, netral dan tidak berpihak, sehingga pemilihan umum dapat berjalan langsung, umum, bebas dari intimidasi dan kekerasan, jujur dan adil.
Hal tersebut sekaligus untuk menghargai dan mengartikulasikan suara dan aspirasi rakyat dalam proses demokrasi elektoral maupun kebijakan publik.
Ketiga, seluruh komponen bangsa hendaknya terlibat secara aktif mewujudkan suasana yang damai dan rukun dalam Pemilu serta mengawal terwujudnya Pemilu yang Luber Jurdil serta bermartabat.
Keempat, mendukung lahirnya warga negara kompeten sebagai kunci terwujudnya sistem demokrasi yang berkualitas.
