JAKARTA-Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Masinton meminta AHY berani untuk menyampaikan secara gamblang siapa pihak yang dimaksudnya ingin mengambil alih Partai Demokrat.
Sebab apa yang disampaikan suami Anisa Pohan dalam pidato dugaan gerakan ambil alih Partai Demokrat dapat mengganggu sistem demokrasi yang sedang berjalan.
Pasalnya, hal tersebut bisa menjadi informasi liar jika AHY tidak mengungkap secara gambalang siapa orang yang dimaksudnya.
“Saya berharap Pak AHY bisa menyampaikan secara gamblang siapa orang yang dimaksud dalam pidato tersebut, karena apa yang disampaikan olehnya ini mengganggu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi)” kata Masinton di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Bukan hanya itu, lanjut Masinton, pidato Menantu Alia Pohan tersebut juga memunculkan spekulasi bahwa Jokowi melanggar janjinya menjaga tatanan demokrasi.
Sebab, pada dasarnya kedaulatan sebuah partai politik (parpol) harus dihormati.
“Jangan sampai muncul kalimat bahwa Jokowi melanggar janjinya untuk menjaga tatanan demokrasi saat ini. Kedaulatan sebuah partai politik harus kita hormati,” jelas Masinton.
Sebelumnya dalam Rapat Pimpinan Partai Demokrat, AHY mengungkapkan tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
AHY menilai gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY.
AHY mengatakan, gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
AHY lantas membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” ungkap AHY.
Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.
