SIDOARJO-Meski pendaftaran Calon Bupati (cabup) dijadwalkan bulan Juli tahun ini, namun perbincangan seputar siapa calon yang layak menjadi Bupati Sidoarjo, sudah marak dibicarakan baik di kalangan intelektual, pengusaha, aktivis dan bahkan para politikus Sidoarjo.
Pasca Pemilu Februari 2024 bulan lalu, para pengamat politik Sidoarjo mulai dibanjiri pertanyaan oleh berbagai elemen masyarakat terkait siapa tokoh yang layak menduduki kursi orang nomor satu di kabupaten Sidoarjo.
Founder Institute of Research and Development Publik (IRDP) Nanang Haromain, menilai tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu suksesi kepemimpinan di Sidoarjo ini adalah konsekwensi logis politik pasca Pilleg kemarin.
Namun sisi lain, ini juga menjadi bagian dari pengalihan perhatianmasyarakat, terutama terkait dugaan korupsi pejabat di Pemkab Sidoarjo ini.
Dia melihat, eskalasi politik di Sidoarjo saat ini makin panas jelang Pilkada memang.
Sejumlah kandidat terus melakukan manuver polotik.
“Namun bagi saya yang penting hari ini adalah supremasi hukum terkait tindak pidana korupsi hasil OTT KPK Januari lalu harus benar-benar ditegakan,” demikian tegas Nanang.
Ditanya tentang sosok bupati saat ini yang dalam media sosialnya gembar gembor akan kembali melanjutkan kepemimpinannya, menurut Nanang itu tidak penting, karena siapapun boleh klaim personal.
Sementara itu beberapa partai politik di Sidoarjo sudah mulai terlihat geliat melakukan penjaringan Cabup-Cawabup.
Misalnya PKB yang sudah mulai memerintahkan Ketua DPC Subandi untuk menggelar penjaringan.
Demikian juga dengan Partai Gerindra Sidoarjo, yang merupakan partai pemilik suara kedua di parlemen itu dikabarkan akan mengusung bupati saat ini Ahmad Muhdlor Ali sebagai Cabup.
Namun banyak beredar penolakan dari para kader partai berlogo kepala garuda itu.
Soalnya, Ketua Umum sekaligus Capres terpilih Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tidak akan kompromi dengan kasus korupsi.
Sementara banyak kader Gerindra yang begitu yakin jika Bupati Sidoarjo terkait kasus korupsi di tubuh BPPD.
Ketua Umum Java Corruption Watch Sigit Imam Basuki, mengkritisi langkah Gus Muhdlor (GM) yang terlalu percaya diri dengan melakukan branding issue akan melanjutkan kepemimpinannya di Sidoarjo.
“Pencoblosan (Pemilu) yang saya rasa suara Capres 02 sudah bagus di Sidoarjo, dimanfaatkan GM pindah dukungan ke 02 karena terindikasi mencari aman meski berkhianat pada PKB,” terangnya.
“Tapi tanpa GM pun suara Capres 02 tetap menang di Sidoarjo, kami juga meminta kepada Ketua DPD Gerindra Jatim untuk rekom Cabup kepada GM dipertimbangkan agar tidak jadi blunder, karena masyarakat tau kepemimpinan Bupati Sidoarjo tidak sedang baik-baik saja,” urai Sigit
Pewarta: AGST
