KPK Diminta Segera Tangkap Bupati Sidoarjo

Thursday 21 Mar 2024, 5 : 16 pm
by
Hari ini Kamis (21/03/24) puluhan masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi damai di alun-alun Sidoarjo, sebagai aksi lanjutan pasca peristiwa OTT KPK di tubuh BPPD Kabupaten Sidoarjo akhir Januari 2024 lalu.

SIDOARJO – Puluhan masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi damai di alun-alun Sidoarjo,  pada Kamis (21/03/24).

Demo damai ini sebagai aksi lanjutan pasca peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tubuh BPPD Kabupaten Sidoarjo akhir Januari 2024 lalu.

Aksi ini adalah aksi kedua setelah aksi damai pertama pada Februari di Paseban alun-alun Sidoarjo.

Aksi damai ini dikordinatori oleh Nanang Romi aktifis sekaligus pegiat anti korupsi Sidoarjo.

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, puluhan mahasiswa serta para aktivis anti korupsi bergantian menyampaikan orasi.

“Kami mendesak kepada KPK segera menuntaskan kasus korupsi di tubuh BPPD Sidoarjo agar integritas KPK tidak lagi dipertanyakan” Demikian Romi dalam orasinya.

Senada dengan Romi, Nadia aktivis pergerakan Sidoarno juga meminta kepada KPK segera menangkap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

“Kami mendesak pada KPK segera menangkap Bupati Sidoarjo, yang sudah jelas disebut-sebut sebagai aktor dibalik Korupsi di tubuh BPPD” kata Nadia.

Hari ini Kamis (21/03/24) puluhan masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi damai di alun-alun Sidoarjo, sebagai aksi lanjutan pasca peristiwa OTT KPK di tubuh BPPD Kabupaten Sidoarjo akhir Januari 2024 lalu.

Aktivis yang tergabung dalam GM SBK (Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi) terdiri dari  Mahasiswa EM UMSIDA, Komunitas MADAS (Madura Asli) dan para tokoh pergerakan Sidoarjo.

Aksi damai ini ditutup dengan bagi takjil pada warga Sidoarjo yang melintas di jalan raya alun-alun.

(AGST)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Duet Anies-Cak Imin, Ubah Konstelasi Cawapres Ganjar dan Prabowo

JAKARTA-Deklarasi capres dan cawapres dari Partai NasDem dan PKB yang

OJK Tunggu PP Soal Iuran

JAKARTA – Belum turunnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberlakuan iuran kepada