JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah tidak ada lagi atau hampir tidak ada lagi yang namanya pencurian ikan (illegal fishing).
Hal ini seiring dengan langkah pemerintah menyingkirkan 7.000 kapal kapal asing ilegal yang bertahun-tahun lalu-lalang di laut Indonesia.
“Pertanyaannya sekarang. Kalau 7.000 kapal itu sudah tidak ada mestinya, ini pikiran saya kan, mestinya ikannya kan melimpah,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1) sore.
Pemerintah, lanjut Presiden, ingin agar sumber daya alam laut ini memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Tidak hanya untuk kita saja tetapi juga untuk anak cucu kita. Sehingga pengaturan-pengaturan dalam penangkapan ikan itu tidak bebas semau- maunya,” ujarnya.
“Tetapi kalau kita melihat 2/3 Indonesia adalah air, masa laut segede itu kita masih kekurangan ikan. Ini yang enggak bener yang nangkep atau yang ikannya lari kemana-mana. Pikiran saya seperti itu kadang-kadang. Kebangetan sekali kalau kita kalah negara-negara kanan kiri kita urusan menangkap ikan,” ujar Presiden.
Dalam dialog dengan sejumlah nelayan, Presiden Jokowi berulangkali mengingatkan agar masalah perizinan kapal segera dibenahi.
Saat seorang nelayan menyebutkan perlu waktu 22 hari, Presiden Jokowi langsung menukas itu masih lama.
Presiden Jokowi berdialoh dengan perwakilan nelayan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/1).
“Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. Zaman kayak gini, zaman artifisial intelligence, zaman internet of things, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Jam urusannya sekarang harusnya,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Dirjen yang mengurus masalah tersebut, agar membantu nelayan, jika laporan mereka tidak memberikan informasi yang cukup untuk keluarnya izin.
“Ya diajari mereka agar benar. Kemudian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga harus benar. Laporan dari pengusahanya bener, tapi KKP juga harus benar dan cepat. Dua-duanya dong,” pesan Presiden Jokowi.
Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintakan kepada Dirjen untuk membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat.
