Hal senada diungkap anggota tim independen reformasi birokrasi nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Djohermansyah Djohan.
Menurutnya komitmen kepemimpinan akan reformasi birokrasi masih rendah dan ini tercermin pada lambannya capaian reformasi birokrasi. “Pemimpin tidak all out dan masih setengah hati dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Padahal reformasi birokrasi merupakan perubahan skala besar yang melibatkan lebih dari 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana 70 persennya berada di daerah. “Ini bukan transformasi kecil-kecilan, reformasi birokrasi, harus holistik harus complete,” kata dia.
Selain kepemimpinan, masih ditemukan kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, Djohermansyah mencontohkan roadmap Reformasi Birokrasi hanya dirancang untuk tingkat pusat di Kementerian / Lembaga dan tidak terdapat roadmap Reformasi birokrasi tingkat daerah.
“Roadmap tidak akurat dan tidak spesifik sehingga reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di pusat dan daerah berjalan lambat,” paparnya.
Diskusi yang diselenggarakan Kemenkopolhukam ini dihadiri oleh narasumber dari berbagai Kementerian / Lembaga antara lain Kemenpanrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
