Klarifikasi OJK: Faris Rabidin Bukan Pejabat OJK

Faris Rabidin

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklarifikasi pernyataan pers yang dikeluarkan The Council of Eminent Persons Malaysia terkait penunjukkan Faris Rabidin sebagai anggota komite 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dituliskan jabatan Faris Rabidin sebagai Senior Advisor OJK Indonesia.

“Saudara Faris Rabidin bukanlah pegawai OJK, dia adalah konsultan independen yang dikontrak Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan bantuan teknis kepada OJK berdasarkan kebutuhan,” ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot lewat keterangannya pada Jumat, (18/5).

Seperti dikutip dari Antara, Faris Rabidin ditunjuk menjadi anggota komite penyelidik skandal 1MDB. Majelis Penasehat Pemerintah atau The Council of Eminent Persons yang dibentuk Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengemukakan hal itu dalam siaran pers yang dikirim ke media di Kuala Lumpur, Kamis, 17 Mei 2018.

Baca :  Arief Poyuono: Kinerja OJK Buruk Dalam Mengawasi Pasar Keuangan

Tiga tokoh lain yang berasal dari dalam negeri adalah mantan jaksa agung Tan Sri Abu Talib Othman, mitra dalam layanan jaminan risiko di PwC Nik Shahrizal Sulaiman. Kemudian Syed Naqiz Shahabuddin Syed Abdul Jabbar, mitra senior di Naqiz & Partners dan Cynthia Gabriel pendiri Pusat untuk Memerangi Korupsi dan Kronisme (the Centre to Combat Corruption and Cronyism). Komite ini akan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan dana negara yang dalam skandal 1MDB.

Namun OJK tidak memiliki keterkaitan atas penunjukan yang bersangkutan oleh The Council of Eminent Persons Malaysia.

“Untuk menjaga kode etik dan governance yang berlaku di OJK, maka kami telah melakukan komunikasi dengan ADB agar saudara Faris Rabidin dapat lebih fokus kepada tugas yang baru,” demikian Sekar Putih Djarot.

Baca :  OJK Siapkan Road Map Penyelesaian Sengketa

Di dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK pasal 6 ayat (2), memang ditegaskan bahwa Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang untuk rangkap jabatan.

Pasca Mahathir Mohamad terpilih lagi menjadi Perdana Menteri Malaysia, otoritas setempat semakin gencar mengusut kasus 1MDB. Diduga,sekitar US$ 4,5 miliar uang publik diselewengkan.