JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menilai, migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke digital akan mampu memberikan kontribusi mencapai Rp443,8 triliun terhadap PDB, lantaran peningkatan internet broadband akan mampu menghasilkan multiplier effect ekonomi digital.
Menurut Direktur Penyiaran Kominfo, Geryantika Kurnia, pemerintah memastikan akan siaran televisi analog (analog switch off/ASO) paling lambat 2 November 2022, sesuai amanat Pasal 60A UU Cipta Kerja.
Sejauh ini, negara-negara di Asia Tenggara sudah menerapkan teknologi digital sejak 2017 (Brunei Darussalam), Malaysia (2019) dan bahkan Vietnam maupun Myanmar (2020).
“Kalau (proses migras ke digital) ini tidak kami kerjakan, mana mungkin pengembangan ekonomi digital bisa selesai,” kata Geryantika dalam diskusi virtual bertajuk “Migrasi Penyiaran Digital Menuju Masyarakat Informasi” yang digelar di Jakarta, Kamis (17/12).
Berdasarkan hasil kajian Boston Consulting Group dan Kominfo, kata Geryantika, penerapan televisi digital di Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai Rp443,8 triliun, menambah 181 kegiatan usaha baru, membuka 232 lapangan kerja baru dan meningkatkan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7 triliun.
Dia menyebutkan, sebelumnya RUU Penyiaran sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR selama tiga dekade dan salah satu pasalnya diharapkan mendorong migrasi penyiaran televisi menuju digital.
Namun, saat ini upaya percepatan bermigrasi tersebut sudah dipayungi oleh UU Cipta Kerja.
Geryantika menyampaikan, sejauh ini semua sektor sudah mengandalkan teknologi digital, seperti perdagangan, pendidikan, pertanian, sosial, transportasi dan kesehatan.
“Hanya industri pertelevisian yang masih menggunakan siaran analog. Televisi digital bukan berarti siarannya melalui streaming, tetap televisinya masih tetap Free-to-Air dan tidak perlu berlangganan. Hanya perlu memasang decoder,” tuturnya.
Sejauh ini, lanjut dia, sejumlah vendor sudah merespons untuk mempersiapkan decoder yang harganya sekitar Rp150 ribu per unit, namun pemerintah akan menekan besaran harga tersebut menjadi Rp100 ribu per unit.
“Nanti, TV digital akan di-support internet dan bahkan berteknologi 5G. Mungkin nantinya juga TV-TV di rumah bisa hilang,” imbunya.
Geryantikan menambahkan, saat ini jumlah lembaga penyiaran televisi di Indonesia sebanyak 728 stasiun televisi dan infrastrukturnya harus bermigrasi ke teknologi digital.
“Tugas kami setidaknya harus memindahkan 58 persennya (wilayah padat) ke infrastruktur digital,” ucapnya.
