ACEH TAMIANG – Pelaksanaan Kampanye pada masa Pemilu tentunya bersinggungan dengan aspek lain.
Salah satunya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Permasalahan lingkungan yang timbul pada masa kampanye mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu pada pepohonan, penanganan limbah APK, bahkan isu lingkungan lainnya yang terpengaruh masa kampanye.
Komite II DPD RI melakukan pertemuan dan dialog dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU PPLH), di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Pertemuan ini, dihadiri oleh Pj. Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten; Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pertemuan ini diawali dengan sambutan Penjabat (Pj.) Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Assisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Muslizar, S.Pd, MM.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kab. Aceh Tamiang menyambut baik kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang di Daerah, khususnya pelaksanaan UU PPLH di Kabupaten Aceh Tamiang.
Wakil Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komite II dalam rangka menjalankan kewenangan pengawasan undang-undang PPLH ini melihat sejauh mana perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, seperti pemasangan APK dan kesiapan penanganan limbah APK pasca agenda kampanye atau permasalahan lingkungan hidup lainnya terkait dengan pelaksanaan UU PPLH.
