“Isu ini tidak banyak muncul ke publik karena memang belum bisa diekspose karena sementara dalam proses panjang. Kendala Kepres saat ini sementara tertahan di Kementerian KP cq Biro Hukum karena beberapa provisi dan mantel keputusan yang menurut mereka masih perlu diformulasi dan ditinjau lagi,” jelasnya.
Jatah Daerah
Selain RUU Daerah Kepulauan, kata Barends, wakil Maluku juga giat mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya juga mengekspresikan secara tegas pengakuan negara terhadap daerah kepulauan. Hal ini terkait pula dengan porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggap tidak sesuai dengan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk wilayah kepulauan.
“Pertarungan kami adalah meminta Kemenkeu mengubah perhitungan variabel laut secara objektif dan proporsional. Saya bahkan meminta 1% high call dari total dana transfer pusat ke daerah secara nasional ditambahkan untuk 8 provinsi kepulauan,” jelas Barends.
Usulan tersebut berkaca dari alokasi dana otonomi khusus yang diterima Papua yang mencapai 2%.
