KARAWANG-Perbankan terus memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui akselerasi digitalisasi.
Seperti langkah PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyelenggarakan sosialisasi transaksi digital keuangan syariah kepada pondok pesantren dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara BSI, OJK, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta Pondok Pesantren (Ponpes) dalam mempercepat akses keuangan syariah beserta pemahaman terkait produk keuangan syariah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, Kamis (27/7/2023).
Puteri mengingatkan tugas perbankan syariah seperti BSI untuk mengejar peningkatan tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan syariah.
Karena saat ini tingkat inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12 persen.
Sedangkan literasi keuangan syariah hanya sebesar 9,14 persen.
“Maka, tidak mengherankan, sekiranya banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, tak terkecuali dari kalangan guru. Bahkan, OJK sempat menyebut 42 persen korban pinjol ilegal adalah guru. Makanya, lewat kegiatan ini, saya berharap juga bisa mengedukasi produk keuangan BSI sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pinjol tersebut,” tutur Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri berpesan kepada BSI untuk terus meningkatkan aspek keamanan dan mitigasi terhadap serangan siber untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan digital BSI.
Hal ini tidak terlepas dari dugaan serangan siber yang sempat melumpuhkan layanan mobile banking BSI beberapa waktu lalu.
“Kini, BSI dan OJK juga sedang fokus mendalami dugaan serangan siber tersebut. Bahkan, sekarang BSI terus memperkuat infrastruktur digitalnya dengan mengalokasikan belanja modal hingga Rp580 miliar, atau dua kali lipat lebih besar dibandingkan tahun lalu.” tutup Puteri.
Senada dengan Puteri, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum turut mengapresiasi upaya BSI yang memprioritaskan digitalisasi pesantren dalam mempermudah santri bertransaksi.
“Digitalisasi ini adalah merupakan amanat Bapak Presiden dalam segala hal transaksi keuangan. Dengan adanya program dari BSI ini, kami berharap segala transaksi keuangan di dalam pesantren bisa jadi lebih mudah,” ucap Uu.
Selain itu, Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika mengingatkan untuk tidak hanya fokus pada digitalisasi saja, tetapi juga diiringi dengan peningkatan literasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjangnya.
“Saya harapkan BSI juga mendorong infrastruktur untuk kaitan dengan digitalisasi keuangan kepada masyarakat termasuk khususnya dalam pondok pesantren. Karena pondok pesantren di Purwakarta sendiri dengan jumlah 349 yang terdaftar ini adalah cukup banyak kalau harus mengikuti digitalisasi,” tegas Anne. ***
