JAKARTA-Seiring derasnya teknologi digital, semakin banyak kasus terkait pembayaran perbankan nasional.
Karenanya, Bank Indonesia (BI) perlu melakukan audit terhadap seluruh bank yang beroperasi.
Disampaikan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, banyak kasus tentang pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah pihak terkait investasi teknologi pembayaran perbankan di Indonesia.
Mulai dari kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh J Trust Bank berkolaborasi dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dalam proyek pengembangan sistem pembayaran elektronik nasional (SPEN).
Kasus ini merugikan nasabah J Trust Bank senilai Rp4,58 triliun dan Rp1,5 triliun bagi nasabah Artajasa.
Demikian pula kasus dugaan pencucian uang PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia (Finnet) dalam proyek pengembangan layanan uang elektronik LinkAja.
“Kasus ini melibatkan transfer dana ilegal Rp2,4 triliun dari rekening BNI ke rekening Finnet, melalui layanan LinkAja,” kata Deni, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Atau kasus dugaan penipuan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bermitra dengan PT Gojek Indonesia (Gojek) dalam proyek pengembangan layanan dompet digital GoPay.
“Kasus ini melibatkan pembobolan data nasabah BRI oleh oknum pegawai Gojek yang kemudian menggunakan data tersebut untuk menguras saldo GoPay nasabah BRI tanpa sepengetahuan mereka,” papar Deni.
Kasus-kasus tersebut, kata Deni, menunjukkan rentannya sektor teknologi pembayaran perbankan Indonesia, terhadap risiko dan tantangan yang mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
“Tentu saja, menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar,” kata Deni.
Untuk itu, kata Deni, diperlukan audit teknologi perbankan oleh BI yang hasilnya disampaikan kepada publik.
Hal ini acapkali luput dilakukan BI.
Padahal, manfaatnya cukup dahsyat bagi lembaga keuangan.
“Meningkatkan keamanan data dan informasi perbankan, sehingga dapat mencegah kebocoran, pencurian, atau manipulasi data yang dapat merugikan nasabah dan reputasi bank,” kata dia.
